Presiden Prancis: Brexit Tidak Dapat Dibatalkan atau Ditunda
Sabtu, 02 Juli 2016 - 19:08 WIB
Presiden Prancis: Brexit Tidak Dapat Dibatalkan atau Ditunda
A
A
A
PARIS - Presiden Prancis, Francois Hollande mengatakan, pelaksanaan Brexit tidak dapat dibatalkan atau ditunda. Pernyataan Hollande diungkapkan di tengah desakan beberapa pemimpin Eropa lainnya agar Inggris memulai proses meninggalkan Uni Eropa sesegera mungkin.
"Berada di Uni Eropa memiliki kelebihan dan saya pikir itu yang harus mulai Inggris pahami, pihak yang tergoda untuk Brexit refleksikan," kata Hollande seperti dikutip dari laman Independent, Sabtu (2/7/2016).
"Tapi keputusan telah diambil. Tidak dapat ditunda atau tidak dapat dibatalkan. Sekarang kita harus mengambil konsekuensi," kata Hollande setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron di sela-sela peringatan 100 tahun Pertempuran Somme.
Pada tanggal 23 Juni, Inggris mengadakan referendum untuk menentukan akan tetap atau keluar dari Uni Eropa. Menurut hasil akhir, 51,9 persen pemilih, atau 17,4 juta orang, memutuskan untuk mendukung Brexit, sementara sekitar 16,1 juta menentangnya.
Belakangan, sekitar 4 juta warga Inggris menuntut diadakannya referendum ulang. Namun pemerintah telah mengesampingkan permintaan itu. Bahkan David Cameron menyebutnya dengan sebutan 'neverendum'
"Berada di Uni Eropa memiliki kelebihan dan saya pikir itu yang harus mulai Inggris pahami, pihak yang tergoda untuk Brexit refleksikan," kata Hollande seperti dikutip dari laman Independent, Sabtu (2/7/2016).
"Tapi keputusan telah diambil. Tidak dapat ditunda atau tidak dapat dibatalkan. Sekarang kita harus mengambil konsekuensi," kata Hollande setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron di sela-sela peringatan 100 tahun Pertempuran Somme.
Pada tanggal 23 Juni, Inggris mengadakan referendum untuk menentukan akan tetap atau keluar dari Uni Eropa. Menurut hasil akhir, 51,9 persen pemilih, atau 17,4 juta orang, memutuskan untuk mendukung Brexit, sementara sekitar 16,1 juta menentangnya.
Belakangan, sekitar 4 juta warga Inggris menuntut diadakannya referendum ulang. Namun pemerintah telah mengesampingkan permintaan itu. Bahkan David Cameron menyebutnya dengan sebutan 'neverendum'
(ian)
