Swedia Mulai Bahas Rencana Melarang Sekolah Agama
A
A
A
STOCKHOLM - Pemerintah Swedia mulai membahas rencana untuk melarang keberadaan sekolah-sekolah agama di negara itu.
Rencana itu muncul setelah beberapa sekolah memisahkan siswa laki-laki dan perempuan di dalam kelas.
Menteri Sekolah Menengah Atas Swedia, Aida Hadzialic, mengatakan bahwa pembicaraan multi-partai di parlemen akan diadakan untuk membahas bagaimana sekolah-sekolah di Swedia bebas dari unsur-unsur agama.
“Hukum sekolah menetapkan bahwa sekolah harus sekuler, tapi kami menerima sinyal mengkhawatirkan bahwa hal ini tidak terjadi, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki diajarkan secara terpisah. Kami tidak bisa memiliki hal seperti itu,” katanya kepada surat kabar Aftonbladet, yang dilansir Jumat (1/7/2016).
“Sekolah Swedia harus untuk semua orang, mereka harus memecah segregasi dan membentuk dasar untuk Swedia agar tetap kuat,” lanjut dia.
Media Swedia itu melaporkan bahwa sekolah di Swedia gratis karena didanai negara, tetapi pengelolaannya secara pribadi mulai diperkenalkan pada tahun 1992. Pengelolaan secara pribadi inilah yang memungkinkan untuk organisasi keagamaan ikut mengoperasikan sekolah.
Rencana itu muncul setelah beberapa sekolah memisahkan siswa laki-laki dan perempuan di dalam kelas.
Menteri Sekolah Menengah Atas Swedia, Aida Hadzialic, mengatakan bahwa pembicaraan multi-partai di parlemen akan diadakan untuk membahas bagaimana sekolah-sekolah di Swedia bebas dari unsur-unsur agama.
“Hukum sekolah menetapkan bahwa sekolah harus sekuler, tapi kami menerima sinyal mengkhawatirkan bahwa hal ini tidak terjadi, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki diajarkan secara terpisah. Kami tidak bisa memiliki hal seperti itu,” katanya kepada surat kabar Aftonbladet, yang dilansir Jumat (1/7/2016).
“Sekolah Swedia harus untuk semua orang, mereka harus memecah segregasi dan membentuk dasar untuk Swedia agar tetap kuat,” lanjut dia.
Media Swedia itu melaporkan bahwa sekolah di Swedia gratis karena didanai negara, tetapi pengelolaannya secara pribadi mulai diperkenalkan pada tahun 1992. Pengelolaan secara pribadi inilah yang memungkinkan untuk organisasi keagamaan ikut mengoperasikan sekolah.
(mas)