Media Arab Sebut PM Baru Yordania Pro-Israel

AMMAN - Perdana Menteri (PM) baru Yordania, Hani Mulki, disebut media Arab sebagai tokoh yang pro-Israel.

Hani Mulki ditunjuk Raja Abdullah II sebagai PM baru Yordania pada hari Minggu setelah sang raja mengeluarkan dekrit untuk membubarkan parlemen atau DPR di negara itu.

Media Arab, Al Jazeera, mengutip mantan pembantu senior di kantor PM Yordania, Husam Abdallat, melaporkan bahwa Mulki kemungkinan besar akan diberi tugas untuk menengahi negosiasi baru antara Palestina dan Israel.

“Mulki akan bekerja untuk membawa Palestina dan Israel ke meja perundingan dan bekerja untuk membawa solusi akhir bagi perjuangan Palestina yang kemungkinan besar akan mengorbankan rakyat Palestina,” katanya.

Mulki yang pernah memiliki pengaruh di parlemen, tulis media Arab itu, memiliki hubungan kuat dengan Israel dengan melonggarkan investasi Israel di sektor energi dan pembangunan infrastruktur di Yordania.

Mayoritas anggota parlemen semula mempersoalkan usulan hukum investasi Israel di Yordania, namun di kemudian hari suara keberatan itu hilang dan meloloskan hukum tersebut.

”Meloloskan hukum investasi dan memungkinkan Israel untuk memiliki kontrol atas ekonomi kita merupakan ancaman serius terhadap kepentingan ekonomi Yordania dan keamanan nasional,” kata Mousa Al-Odwan, pensiunan jenderal tentara yang juga seorang kolumnis kepada Al Jazeera.


Ikatan kuat Mulki dengan Israel juga diketahui dari latar belakang politisi Yordania itu, di mana dia memimpin Komite Pemerintah Yordania untuk melakukan negosiasi dengan Israel tahun 1994-1996.

Tareq al-Fayed, seorang analis yang berbasis di Amman dan juga seorang wartawan di surat kabar Al-Quds Al-Arabi yang berbasis di London, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Mulki menikmati hubungan panjang dan kuat dengan para pemimpin Israel.

Mulki, kata Al-Fayed, tidak hanya memungkinkan peluruskan perbedaan bilateral Yordania dengan Israel, tapi juga membawa modal dan investasi Israel untuk menopang ekonomi Yordania.

Yordania melalui Raja Abdullah II dan Israel sejatinya memiliki perjanjian damai. Namun, sebagian besar anggota parlemen, terutama dari kaum Islamis tetap anti-Israel.

Beberapa tahun yang lalu, para anggota parlemen Yordania dengan suara bulat menuntut pemerintah mengusir duta besar Israel dari Amman sebagai hukuman setelah detektif di Israel menahan Mufti Yerusalem di Al-Aqsa.