OKI Cegah Kelompok LGBT Hadiri Konferensi PBB, Barat Marah
Jum'at, 20 Mei 2016 - 15:02 WIB
OKI Cegah Kelompok LGBT Hadiri Konferensi PBB, Barat Marah
A
A
A
NEW YORK - Negara-negara Barat bereaksi marah setelah negara-negara dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mencegah 11 organisasi terkait lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) untuk menghadiri konferensi PBB tentang AIDS di New York bulan depan.
Surat pencegahan tertanggal 26 April itu muncul dari Pemerintah Mesir atas nama 52 negara anggota OKI.
Negara-negara Barat melalui diplomatnya di PBB geram dengan langkah OKI.
”Jika Anda serius mendapatkan nol (kasus AIDS), maka itu penting untuk mencakup semua masyarakat,” kata wakil Duta Besar Inggris di PBB, Peter Wilson.
“Ini salah untuk memblokir akses ke PBB untuk organisasi transgender dan organisasi gay yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam diskusi penting ini,” lanjut Wilson.
Melalui surat itu, OKI sedang mencoba untuk melarang kelompok-kelompok LGBT dari Mesir, Estonia, Guyana, Jamaika, Kenya, Peru, Thailand, Ukraina, Afrika dan AS untuk menghadiri konferensi.
Pemerintah AS telah menulis surat kepada Presiden Majelis Umum Mogens Lykketoft yang isinya meminta agar kelompok-kelompok LGBT itu diizinkan hadir dalam konferensi.
Surat ditulis oleh Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power, tertanggal 13 Mei.
“Mengingat bahwa transgender lebih mungkin untuk hidup dengan HIV dibandingkan populasi pada umumnya, pengecualian mereka untuk hadir dalam pertemuan tingkat tinggi hanya akan menghambat kemajuan global dalam memerangi pandemi HIV/AIDS dan mencapai tujuan dari generasi bebas AIDS,” kata Samantha, seperti dikutip dari IB Times, Jumat (20/5/2016).
Uni Eropa juga telah menulis surat untuk mengekspresikan kekhawatiran atas larangan dari OKI. Dalam surat yang ditandatangani oleh Duta Besar Uni Eropa untuk PBB, Joao Vale de Almedia, Uni Eropa meminta informasi tentang negara mana saja yang keberatan dan alasan mengapa kelompok-kelompok pembela hak LGBT dilarang hadir.
Kanada juga ikut khawatiran bahwa ada anggota PBB ingin menghapus kelompok masyarakat sipil dari konferensi tanpa memberikan alasan apapun.
Surat pencegahan tertanggal 26 April itu muncul dari Pemerintah Mesir atas nama 52 negara anggota OKI.
Negara-negara Barat melalui diplomatnya di PBB geram dengan langkah OKI.
”Jika Anda serius mendapatkan nol (kasus AIDS), maka itu penting untuk mencakup semua masyarakat,” kata wakil Duta Besar Inggris di PBB, Peter Wilson.
“Ini salah untuk memblokir akses ke PBB untuk organisasi transgender dan organisasi gay yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam diskusi penting ini,” lanjut Wilson.
Melalui surat itu, OKI sedang mencoba untuk melarang kelompok-kelompok LGBT dari Mesir, Estonia, Guyana, Jamaika, Kenya, Peru, Thailand, Ukraina, Afrika dan AS untuk menghadiri konferensi.
Pemerintah AS telah menulis surat kepada Presiden Majelis Umum Mogens Lykketoft yang isinya meminta agar kelompok-kelompok LGBT itu diizinkan hadir dalam konferensi.
Surat ditulis oleh Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power, tertanggal 13 Mei.
“Mengingat bahwa transgender lebih mungkin untuk hidup dengan HIV dibandingkan populasi pada umumnya, pengecualian mereka untuk hadir dalam pertemuan tingkat tinggi hanya akan menghambat kemajuan global dalam memerangi pandemi HIV/AIDS dan mencapai tujuan dari generasi bebas AIDS,” kata Samantha, seperti dikutip dari IB Times, Jumat (20/5/2016).
Uni Eropa juga telah menulis surat untuk mengekspresikan kekhawatiran atas larangan dari OKI. Dalam surat yang ditandatangani oleh Duta Besar Uni Eropa untuk PBB, Joao Vale de Almedia, Uni Eropa meminta informasi tentang negara mana saja yang keberatan dan alasan mengapa kelompok-kelompok pembela hak LGBT dilarang hadir.
Kanada juga ikut khawatiran bahwa ada anggota PBB ingin menghapus kelompok masyarakat sipil dari konferensi tanpa memberikan alasan apapun.
(mas)
