Presiden Baru Myanmar Bebaskan Puluhan Tahanan Politik
Presiden Baru Myanmar Bebaskan Puluhan Tahanan Politik
A
A
A
YANGON - Presiden baru Myanmar Htin Kyaw dilaporkan telah membebaskan puluhan tahanan politik di negara tersebut. Ini merupakan gebrakan yang dibuat oleh Presiden yang baru dilantik beberapa minggu yang lalu tersebut.
Menurut keterangan sejumlah pejabat Myanmar, Kyaw telah menandatangi dokumen pembebasan untuk 83 orang tahanan politik. Dokumen itu, menurut para pejabat tersebut ditandatangani kemarin.
"Keputusan, yang ditandatangani oleh Presiden Htin Kyaw kemarin, menyebutkan bahwa pengampunan itu ditujukan untuk rekonsiliasi nasional dan ketenangan sebagai bagian dari perayaan tahun baru Myanmar," kata seorang pejabat senior Myanmar yang berbicara dalam kondisi anonim.
"Sejauh yang saya tahu, mereka yang dibebaskan adalah orang-orang yang dianggap oleh kelompok-kelompok penggiat HAM sebagai tahanan politik," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Minggu (17/4).
Di antara mereka yang dirilis adalah 4 wartawan dan seorang petinggi dari koran Unity Journal, yang dijatuhi hukuman 10 tahun dan kerja paksa pada tahun 2014. Mereka dipenjara karena melaporkan dugaan bahwa militer Myanmar tengah membangun sebuah pabrik senjata kimia.
Menurut keterangan sejumlah pejabat Myanmar, Kyaw telah menandatangi dokumen pembebasan untuk 83 orang tahanan politik. Dokumen itu, menurut para pejabat tersebut ditandatangani kemarin.
"Keputusan, yang ditandatangani oleh Presiden Htin Kyaw kemarin, menyebutkan bahwa pengampunan itu ditujukan untuk rekonsiliasi nasional dan ketenangan sebagai bagian dari perayaan tahun baru Myanmar," kata seorang pejabat senior Myanmar yang berbicara dalam kondisi anonim.
"Sejauh yang saya tahu, mereka yang dibebaskan adalah orang-orang yang dianggap oleh kelompok-kelompok penggiat HAM sebagai tahanan politik," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Minggu (17/4).
Di antara mereka yang dirilis adalah 4 wartawan dan seorang petinggi dari koran Unity Journal, yang dijatuhi hukuman 10 tahun dan kerja paksa pada tahun 2014. Mereka dipenjara karena melaporkan dugaan bahwa militer Myanmar tengah membangun sebuah pabrik senjata kimia.
(esn)
Explore More