Panama Papers Bikin Banyak Negara Selidiki Keuangan Orang Kaya

PANAMA CITY - Pemerintah di berbagai negara mulai menyelidiki kemungkinan kesalahan dari keuangan orang-orang kaya dan berkuasa. Langkah itu menyusul bocoran “Panama Papers” tentang dugaan orang-orang kaya yang menyembunyikan kekayaan dengan menggelapkan pajak melalui firma hukum Panama, Mossack Fonseca.

Bocoran “Panama Papers” berisi 11,5 juta dokumen klien pajak Mossack Fonseca yang dirilis media Jerman hari Minggu lalu. Dokumen itu diperoleh dari pembocor dokumen anonim yang sengaja membocorkannya tanpa imbalan finansial.

Bocoran data “Panama Papers” juga merupakan yang terbesar dalam sejarah jurnalistik, di mana 12 pemimpin dunia disebut masuk dalam daftar itu.

Dokumen itu mengungkap pengaturan keuangan politisi global dan tokoh masyarakat termasuk teman-teman dari Presiden Rusia Vladimir Putin, kerabat Perdana Menteri Inggris, pemimpin Islandia dan pemimpin Pakistan, hingga Presiden Ukraina.


Sejumlah selebriti dan atlet, seperi Jackie Chan dan Lionel Messi, ikut disebut dalam daftar orang kaya yang diduga keuangannya bermasalah.

Firma hukum, Mossack Fonseca, mengakui telah mendirikan lebih dari 240.000 perusahaan untuk klien di seluruh dunia. Perusahaan ini membantah melakukan kesalahan dan menyebut dirinya korban dari kampanye terhadap privasi.


Prancis melalui kejaksaannya, mulai membuka penyelidikan awal dugaan penggelapan pajak dari orang-orang kaya di negara itu yang menggunakan jasa Mossack Fonseca.

Pemerintah Jerman juga melakukan aksi “menjemput bola” dalam menyelidiki kasus masalah keuangan orang-orang kaya yang bermasalah.
Menurut laporan Reuters, Selasa (5/4/2016), langkah Prancis dan Jerman diikuti oleh Australia, Austria, Swedia dan Belanda.

Sementara itu, pihak Gedung Putih Amerika Serikat (AS) menyatakan, tidak akan mengomentari secara spesifik perihal bocoran data “Panama Papers.”Transparansi yang lebih besar memungkinkan kita untuk mencegah korupsi,” kata pihak Gedung Putih.

Dokumen yang dibocorkan itu mencakup data dari periode tahun 1977 sampai Desember lalu. Data itu bocor lebih dari 100 organisasi berita di seluruh dunia yang bekerja sama dengan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), yang berbasis di Washington DC.

”Saya pikir kebocoran akan terbukti menjadi pukulan terbesar karena luasnya dokumen,” kata direktur ICIJ, Gerard Ryle.