Kebijakan Australia Soal Pengungsi Bisa Rusak Kerjasama Regional

JAKARTA - Kebijakan Australia yang mendorong kembali kapal penungsi ke tengah laut, atau menolak para pengungsi masuk ke negara mereka, dinilai bisa merusak kerjasama di kawasan regional. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Hassan Kleib.

Hassan menuturkan, Australia sebagai negara yang berdaulat memang memiliki hak untuk membuat kebijakan apapun. Namun, dirinya juga mengatakan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan. Menurut Hassan, Indonesia setidaknya mengkhwatirkan dua hal mengenai kebijakan yang diambil Australia itu.

"Ada dua hal yang kami khawatirkan, pertama adalah ketika mereka dikembalikan, perjalanan begitu jauh balik ke sini, keamanan dan keselamatan dari mereka yang ada di kapal. Ada dua, apakah makanannya, apakah kondisi kapalnya, apalagi kalau isinya anak-anak dan wanita," ucapnya pada Sabtu (28/11).

"Kedua, kebijakan unilateral seperti ini, yang saya khawatirkan adalah ini akan memberikan konotasi lain terhadap kerangka kerja regional. Sebab, masalah penyelundupan manusia ini jelas namanya kejahatan lintas negara. Kalau sudah menyangkut ini solusinya cuma satu, kerjasama lintas negara. Tidak mungkin secara sendiri, sebesar apapun, bisa menyelesaikan masalah ini sendiri," sambungnya.

Dirinya menyatakan, Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE) yang begitu besar dan kuat saja tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, ini adalah kejahatan lintas negara, untuk menyelesaikan perlu solusi lintas negara, semua pihak harus dilibatkan.