Saudi Tolak Serahkan Pengelolaan Haji ke Negara Islam Lain
Senin, 12 Oktober 2015 - 13:05 WIB
Saudi Tolak Serahkan Pengelolaan Haji ke Negara Islam Lain
A
A
A
RIYADH - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menolak gagasan untuk menyerahkan pengelolaan ibadah haji tahunan kepada negara-negara Islam lain. Gagasan itu muncul setelah ribuan jamaah haji tewas dalam insiden robohnya tower crane di Masjidilharam dan tragedi di Mina.
Penolakan gagasan itu disampaikan anggota senior keluarga Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Turki al-Faisal. Alasannya, pengelolaan ibadah haji di wilayah Saudi menyangkut soal kedaulatan dan “hak istimewa”.
Iran yang jamaah hajinya jadi korban tewas terbanyak dalam tragedi di Mina, yakni sekitar 465 jamaah haji meninggal, menyalahkan Saudi. Iran menyerukan pembentukan badan independen dari negara-negara Islam untuk menjadi pengawas ibadah haji.
Seperti raja Arab Saudi sebelumnya, Raja Salman bin Abdulaziz diberi predikat sebagai “penjaga dua masjid suci”. Dua masjid itu mengacu pada masjid suci di Mekkah dan masjid suci di Madinah.
“Pengawasan dari tempat-tempat suci dan (pengelolaan) ibadah haji adalah masalah kedaulatan dan hak istimewa,” kata Pangeran Turki, seperti dikutip Guardian, Senin (12/10/2015).
”Kerajaan selama bertahun-tahun (mengelola ibadah haji), setelah mengalami masa-masa mengerikan ketika jamaah tidak bisa dijamin keselamatannya dalam perjalanan mereka untuk ibadah haji karena berbagai faktor termasuk penyakit dan usia, kita tidak akan menyerah soal hak keistimewaan,” ujarnya.
”Orang-orang Mekkah adalah orang-orang yang paling tahu wilayah Mekkah dan Anda tidak bisa mengambilnya dari orang-orang Mekkah,” lanjut putra dari almarhum Raja Faisal itu. Pangeran Turki tercatat sebagai anggota kerajaan Saudi yang terkenal keras dalam menyampaikan kritik terhadap Iran.
Pangeran Turki selama lebih dari dua dekade menjabat sebagai kepala intelijen di Kerajaan Saudi. Dia juga pernah menjabat sebagai Duta Besar di Inggris, Irlandia dan Amerika Serikat.
Penolakan gagasan itu disampaikan anggota senior keluarga Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Turki al-Faisal. Alasannya, pengelolaan ibadah haji di wilayah Saudi menyangkut soal kedaulatan dan “hak istimewa”.
Iran yang jamaah hajinya jadi korban tewas terbanyak dalam tragedi di Mina, yakni sekitar 465 jamaah haji meninggal, menyalahkan Saudi. Iran menyerukan pembentukan badan independen dari negara-negara Islam untuk menjadi pengawas ibadah haji.
Seperti raja Arab Saudi sebelumnya, Raja Salman bin Abdulaziz diberi predikat sebagai “penjaga dua masjid suci”. Dua masjid itu mengacu pada masjid suci di Mekkah dan masjid suci di Madinah.
“Pengawasan dari tempat-tempat suci dan (pengelolaan) ibadah haji adalah masalah kedaulatan dan hak istimewa,” kata Pangeran Turki, seperti dikutip Guardian, Senin (12/10/2015).
”Kerajaan selama bertahun-tahun (mengelola ibadah haji), setelah mengalami masa-masa mengerikan ketika jamaah tidak bisa dijamin keselamatannya dalam perjalanan mereka untuk ibadah haji karena berbagai faktor termasuk penyakit dan usia, kita tidak akan menyerah soal hak keistimewaan,” ujarnya.
”Orang-orang Mekkah adalah orang-orang yang paling tahu wilayah Mekkah dan Anda tidak bisa mengambilnya dari orang-orang Mekkah,” lanjut putra dari almarhum Raja Faisal itu. Pangeran Turki tercatat sebagai anggota kerajaan Saudi yang terkenal keras dalam menyampaikan kritik terhadap Iran.
Pangeran Turki selama lebih dari dua dekade menjabat sebagai kepala intelijen di Kerajaan Saudi. Dia juga pernah menjabat sebagai Duta Besar di Inggris, Irlandia dan Amerika Serikat.
(mas)
