Pemerintahan Sipil Kembali Berkuasa di Burkina Faso
Minggu, 20 September 2015 - 20:32 WIB
Pemerintahan Sipil Kembali Berkuasa di Burkina Faso
A
A
A
OUAGADOUGOU - Mediator krisis di Burkina Faso, Presiden Benin Boni Yayi Thomas mengatakan, negara itu kembali dipimpin oleh pemerintahan presiden sementara Michael Kafando, pasca terjadinya kudeta militer beberapa hari lalu.
Keputusan ini muncul setelah Thomas, selaku mediator, bertemu dengan junta militer Jenderal Gilbert Diendere untuk mengakhiri bentrokan antara tentara dengan demonstran. Selain itu, pertemuan ini juga untuk menyelamatkan pemilihan presiden pada Oktober mendatang.
"Kita akan menjalankan kembali pemerintahan transisi di bawah pemerintahan kelompok sipil pimpinan Micahel Kafando," ujar Thomas seperti dikutip dari Reuters, Minggu (20/9/2015).
Belum diketahui sejumlah poin dari kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Termasuk mengenai dugaan pemberian amnesti bagi Diandere, mantan Kepala Intelijen di bawah pimpinan mantan Presiden Blaise Compaore. Diandere sendiri tidak menyangkal ada kesepakatan yang telah disetujui oleh dua pihak.
"Kami hanya menginginkan kesepakatan yang memberikan kita kesempatan untuk menuju pemilu dalam kedamaian dan ketenangan untuk menjamin hasil yang baik dan tidak menuai protes," ujarnya.
Sebelumnya, tentara Burkina Faso secara paksa menghentikan rapat kabinet dan menangkap presiden sementara, perdana menteri dan pemimpin lainnya. Aksi tentara ini terang saja mengganggu masa transisi yang akan berakhir pada bulan Oktober mendatang saat digelarnya pemilihan umum.
Keputusan ini muncul setelah Thomas, selaku mediator, bertemu dengan junta militer Jenderal Gilbert Diendere untuk mengakhiri bentrokan antara tentara dengan demonstran. Selain itu, pertemuan ini juga untuk menyelamatkan pemilihan presiden pada Oktober mendatang.
"Kita akan menjalankan kembali pemerintahan transisi di bawah pemerintahan kelompok sipil pimpinan Micahel Kafando," ujar Thomas seperti dikutip dari Reuters, Minggu (20/9/2015).
Belum diketahui sejumlah poin dari kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Termasuk mengenai dugaan pemberian amnesti bagi Diandere, mantan Kepala Intelijen di bawah pimpinan mantan Presiden Blaise Compaore. Diandere sendiri tidak menyangkal ada kesepakatan yang telah disetujui oleh dua pihak.
"Kami hanya menginginkan kesepakatan yang memberikan kita kesempatan untuk menuju pemilu dalam kedamaian dan ketenangan untuk menjamin hasil yang baik dan tidak menuai protes," ujarnya.
Sebelumnya, tentara Burkina Faso secara paksa menghentikan rapat kabinet dan menangkap presiden sementara, perdana menteri dan pemimpin lainnya. Aksi tentara ini terang saja mengganggu masa transisi yang akan berakhir pada bulan Oktober mendatang saat digelarnya pemilihan umum.
(aww)
