Burkina Faso Berikan Pasukan Prancis Waktu 1 Bulan untuk Angkat Kaki

OUAGADOUGOU - Rezim militer Burkina Faso menuntut agar Prancis menarik pasukannya dari negara itu dalam waktu satu bulan. Demikian laporan kantor berita negara itu AIB.

Prancis memiliki sekitar 400 tentara yang ditempatkan di Burkina Faso. Menteri Prancis Chrysoula Zacharopoulou baru-baru ini mengatakan bahwa Prancis masih berkomitmen untuk membantu Burkina Faso melawan teroris meskipun ada ketegangan antara kedua negara.

“Prancis adalah mitra yang konsisten, terlibat di sisi Burkina Faso melalui tantangan yang dihadapinya, dan siap untuk tetap tinggal,” katanya kepada wartawan pada 11 Januari lalu.



“Kami tahu harga yang telah dibayar oleh angkatan bersenjata Burkinabe dan penduduk sipil selama bertahun-tahun," imbuhnya.

Televisi pemerintah Burkina Faso RTB, mengutip AIB, mengatakan pemerintah militer negara itu telah menangguhkan perjanjian militer 2018 dengan Prancis pada hari Rabu. Kesepakatan militer itu memungkinkan angkatan bersenjata Prancis tetap berada di negara itu.

"Pemerintah Burkinabe Rabu lalu mengecam kesepakatan yang telah mengatur, sejak 2018, kehadiran angkatan bersenjata Prancis di wilayahnya," tulis AIB seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (22/1/2023).



Kantor berita itu menambahkan bahwa Burkina Faso memberi Prancis waktu satu bulan untuk meninggalkan negara itu.

Burkina Faso, yang dipimpin oleh Kapten Ibrahim Traore, dilaporkan menjauh dari Prancis sebagai kritik atas kegagalan mereka memperbaiki masalah keamanan di negara tersebut. Sejak kudeta pada bulan September, negara tersebut telah berupaya untuk membentuk aliansi yang lebih erat dengan Rusia.

Burkina Faso, sebuah negara Afrika Barat, adalah bekas jajahan Prancis hingga memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1960. "Negeri orang-orang jujur" yang terkurung daratan itu telah mengalami kekeringan berulang dan kudeta militer. Sejak kudeta terakhirnya pada 30 September 2022, militer telah menguasai negara itu dalam upaya memerangi terorisme.