Dikudeta, Inilah 5 Kontroversi Tony Abbott pada Indonesia

JAKARTA - Tony Abbott mulai hari ini tidak lagi menjadi Perdana Menteri (PM) Australia, setalah dikudeta, mantan menteri seniornya, Malcolm Turnbull secara dramatis. Turnbull sang jutawan Australia memenangkan pemilihan pemimpin Partai Liberal (partai berkuasa Australia) dan dengan sepele menggantikan Abbott sebagai PM Australia.

Selama jadi pemimpin Australia, Abbott pernah membuat sederet ulah kontroversi baik dengan presiden maupun mayarakat Indonesia. Sindonews.com, pada Selasa (15/9/2015), merangkum lima kontroversi yang dilakukan Pemerintah Abbott pada Indonesia. Berikut rangkumannya.

1. Tolak Minta Maaf atas Penyadapan

Pada tahun 2013, tak lama setelah Tony Abbott menjabat sebagai PM Australia, whistleblower NSA, Edward Joseph Snowden, membocorkan penyadapan intelijen Australia terhadap telepon para pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan istrinya, Ani Yudhoyono. Penyadapan telepon yang juga dilakukan terhadap para menteri Indonesia itu sejatinya terjadi sebelum pemerintahan Abbott.

Tapi, sebagai pemimpin Australia, Abbott ditekan Indonesia untuk mengkonfirmasi bocoran Snowden itu dan meminta maaf pada Presiden Yudhoyono dan warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia kala itu, Marty Natalegawa, menyampaikan protes keras dan menuntut penjelasan pemerintahan Abbott.

Tapi apa jawaban Abbott? Alih-alih meminta maaf. Abbott sama sekali menolak mengkonfirmasi laporan dari Snowden soal penyadapan itu. Alasannya, Pemerintah Australia tidak bisa mendiskusikan soal kerja intelijen.

Sikap Abbott inilah yang membuat Pemerintah Indonesia marah. Duta Besar Indonesia di Canberra saat itu dipanggil pulang ke Tanah Air. “Ini tidak bersahabat, tindakan yang tidak pantas di antara mitra strategis,” kata Menlu Marty saat itu.

2 .Laporan WikiLeaks soal SBY dan Megawati

Pada tahun 2014, situs anti-kerahasiaan WikiLeaks melansir bocoran soal perintah dari otoritas ustralia untuk mencegah pelaporan kasus dugaan korupsi multi-juta dolar. Nama SBY, yang saat itu menjadi Presiden Indonesia bersama Megawati Soekarnoputri disebut dalam daftar tokoh yang masuk dalam perintah super itu.

”Perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia,” tulis WikiLeaks, Rabu (30/7/2014).

SBY dengan cepat meminta Pemerintah Abbott mengkonfirmasi bocoran WikiLeaks itu. SBY dan kubu Megawati saat itu membantah keras bocoran WikiLeaks dan menegaskan tidak terlibat kasus korupsi proyek pencetakan uang kertas Indonesia yang ditangani pengadilan Australia.

Saat itu, Pemeritah Abbott melalui kantor diplomatik di Jakarta telah mengkonfirmasi. Isinya, membantah bahwa otoritas Australia mengeluarkan perintah super itu. Selain itu, Australia juga membantah nama SBY dan Megawati masuk dalam daftar dokumen rahasia Australia tersebut.

3. Depak Pencari Suaka ke Wilayah Indonesia

Ketika Abbott menjadi PM Australia, salah satu kebijakan kontroversialnya adalah mendepak perahu para pencari suaka--yang hendak menuju Australia-- ke perairan Indonesia. Tindakan Australia itu membahayakan para pencari suaka.

Selain itu, kapal-kapal Australia pernah beberapa kali melanggar wilayah Indonesia ketika patroli untuk mencegah masuknya para pencari suaka. Indonesia saat itu juga minta penjelasan soal pelanggaran wilayah tersebut. Permintaan Indonesia itu ditanggapi dengan penyelidikan internal Australia.

4. Lobi Eksekusi Gembong Narkoba Bali Nine

Pemerintah Tony Abbott mati-matian untuk menyelamatkan dua gembong narkoba Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari eksekusi di Nusakambangan. Pemerintah Abbott melakukan berbagai “manuver” yang memicu kejengkelan dari pemerintah dan warga Indonesia.

Berbagai manuver Pemerintah Abbott demi menyelamatkan Bali Nine saat itu, antara lain, pernah mengancam Indonesia dengan ancaman pemboikotan tempat-tempat wisata. Australia juga pernah mengancam akan memangkas bantuan untuk Indonesia.

Australia bahkan menawarkan tukar tahanan demi menyelamatkan duo Bali Nine. Pemerintah Abbott bahkan pernah membuat blunder dengan komentarnya agar Indonesia membalas budi setelah korban tsunami Aceh dibantu Australia. Balas budi yang dituntut itu dengan mengampuni duo Bali Nine. Manuver Pemerintah Abbott ini membuat warga Aceh marah dan menggalang koin untuk mengembalikan bantuan kepada Australia.

Berbagai “manuver” Pemerintah Abbott gagal. Duo Bali Nine pada akhirnya tetap dieksekusi di Nusakambangan. Namun, setelah eksekusi itu, kantor perwakilan Indonesia di Australia beberapa kali diteror dengan cairan merah mirip darah yang disiramkan di dinding kantor perwakilan Indonesia.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, saat itu minta Australia dan negara-negara lain menghormati hukum di Indonesia termasuk soal eksekusi terhadap gembong narkoba. “Diplomasi yang baik, bukanlah diplomasi dengan ancaman,” kata Menlu Retno saat itu ketika menanggapi rentetan ancaman Australia.

5. Suap Pejabat Australia pada Penyelundup Manusia

Para pejabat Pemerintah Abbott beberapa waktu lalu terbukti menyuap para sindikat penyelundup manusia dengan jumlah uang suap beberapa ribu dolar. Suap itu bertujuan, agar para penyelundup “membuang” para pencari suaka ke wilayah Indonesia.

Bukti suap itu ada di tangan petugas polisi Indonesia dan para penyelundup mengaku telah disuap para pejabat Australia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, pernah meminta penjelasan kepada diplomat Australia yang ada di Jakarta.”Ini apa?,” kata Menlu Retno kepada diplomat Australia mengacu pada laporan suap itu.

Diplomat itu lantas menyampaikan protes Indonesia soal suap tersebut. Tapi, jawaban Pemerintah Abbott lagi-lagi tidak mengenakkan. Abbott melalui Menteri Luar Negeri-nya, Julie Bishop, menolak mengkonfirmasi laporan suap itu dan justru menyalahkan Indonesia yang dianggap tidak bisa menjaga wilayahnya dari sepak terjang para penyelundup manusia. Indonesia menganggap Australia telah mengalihkan permasalahan.