Dikudeta, Inilah 5 Kontroversi Tony Abbott pada Indonesia

Selasa, 15 September 2015 - 18:36 WIB
Dikudeta, Inilah 5 Kontroversi Tony Abbott pada Indonesia
Dikudeta, Inilah 5 Kontroversi Tony Abbott pada Indonesia
A A A
JAKARTA - Tony Abbott mulai hari ini tidak lagi menjadi Perdana Menteri (PM) Australia, setalah dikudeta, mantan menteri seniornya, Malcolm Turnbull secara dramatis. Turnbull sang jutawan Australia memenangkan pemilihan pemimpin Partai Liberal (partai berkuasa Australia) dan dengan sepele menggantikan Abbott sebagai PM Australia.

Selama jadi pemimpin Australia, Abbott pernah membuat sederet ulah kontroversi baik dengan presiden maupun mayarakat Indonesia. Sindonews.com, pada Selasa (15/9/2015), merangkum lima kontroversi yang dilakukan Pemerintah Abbott pada Indonesia. Berikut rangkumannya.

1. Tolak Minta Maaf atas Penyadapan

Pada tahun 2013, tak lama setelah Tony Abbott menjabat sebagai PM Australia, whistleblower NSA, Edward Joseph Snowden, membocorkan penyadapan intelijen Australia terhadap telepon para pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan istrinya, Ani Yudhoyono. Penyadapan telepon yang juga dilakukan terhadap para menteri Indonesia itu sejatinya terjadi sebelum pemerintahan Abbott.

Tapi, sebagai pemimpin Australia, Abbott ditekan Indonesia untuk mengkonfirmasi bocoran Snowden itu dan meminta maaf pada Presiden Yudhoyono dan warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia kala itu, Marty Natalegawa, menyampaikan protes keras dan menuntut penjelasan pemerintahan Abbott.

Tapi apa jawaban Abbott? Alih-alih meminta maaf. Abbott sama sekali menolak mengkonfirmasi laporan dari Snowden soal penyadapan itu. Alasannya, Pemerintah Australia tidak bisa mendiskusikan soal kerja intelijen.

Sikap Abbott inilah yang membuat Pemerintah Indonesia marah. Duta Besar Indonesia di Canberra saat itu dipanggil pulang ke Tanah Air. “Ini tidak bersahabat, tindakan yang tidak pantas di antara mitra strategis,” kata Menlu Marty saat itu.

2 .Laporan WikiLeaks soal SBY dan Megawati

Pada tahun 2014, situs anti-kerahasiaan WikiLeaks melansir bocoran soal perintah dari otoritas ustralia untuk mencegah pelaporan kasus dugaan korupsi multi-juta dolar. Nama SBY, yang saat itu menjadi Presiden Indonesia bersama Megawati Soekarnoputri disebut dalam daftar tokoh yang masuk dalam perintah super itu.

”Perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia,” tulis WikiLeaks, Rabu (30/7/2014).
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.0822 seconds (10.177#12.26)