Gagal Bentuk Pemerintahan, PM Turki Serahkan Mandat ke Erdogan
Rabu, 19 Agustus 2015 - 15:44 WIB
Gagal Bentuk Pemerintahan, PM Turki Serahkan Mandat ke Erdogan
A
A
A
ANKARA - Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu, mengembalikan mandat untuk membentuk pemerintahan kepada Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Langkah ini diambil setelah pembicaraan koalisi dengan partai-partai oposisi gagal.
"Davutoglu mengembalikan mandat itu saat bertemu dengan Erdogan pada Selasa malam, hanya enam hari sebelum berakhirnya batas waktu pembentukan pemerintah berakhir yaitu pada 23 Agustus," bunyi pernyataan pers Kantor Presiden Turki seperti dilansir Xinhua, Rabu (19/8/2015).
Karenanya, Presiden Erdogan harus memberikan mandat baru untuk membentuk pemerintahan dengan pemimpin Partai Republik Raykat (CHP), yang mendapat jumlah suara tertinggi kedua pada pemilu parlemen 7 Juni lalu.
Pada pemilu awal, seperti yang sudah diprediksikan, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) akan kembali memenangi pemilu, dimana kemungkinan hal itu akan dilakukan pada November atau akhir Oktober mendatang.
Berdasarkan hasil pertemuan dengan pemimpin Partai Gerarakan Nasionalis (MHP), Senin kemarin, Davutoglu menyatakan, kemungkinan untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan dua partai oposisi lainnya yaitu, CHP dan MHP, telah gagal.
Erdogan sendiri sebelumnya mewacanakan pembentukan pemerintahan dengan sistem partai tunggal. AKP, dalam pemilihan awal, akan berusaha untuk kembali memenangi kursi mayoritas di parelemen.
Erdogan kemungkinan akan mempercepat penyelenggaraan pemilu jika tidak ada pihak yang menyetujui kesepakatan koalisi. Hal itu bisa dilakukan dalam jangka waktu 45 hari, yang berakhir pada 23 Agustus. Pasalnya, tidak ada partai tunggal yang memenangkan mayoritas kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan satu partai pada pemilu nasional 7 Juni lalu.
"Davutoglu mengembalikan mandat itu saat bertemu dengan Erdogan pada Selasa malam, hanya enam hari sebelum berakhirnya batas waktu pembentukan pemerintah berakhir yaitu pada 23 Agustus," bunyi pernyataan pers Kantor Presiden Turki seperti dilansir Xinhua, Rabu (19/8/2015).
Karenanya, Presiden Erdogan harus memberikan mandat baru untuk membentuk pemerintahan dengan pemimpin Partai Republik Raykat (CHP), yang mendapat jumlah suara tertinggi kedua pada pemilu parlemen 7 Juni lalu.
Pada pemilu awal, seperti yang sudah diprediksikan, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) akan kembali memenangi pemilu, dimana kemungkinan hal itu akan dilakukan pada November atau akhir Oktober mendatang.
Berdasarkan hasil pertemuan dengan pemimpin Partai Gerarakan Nasionalis (MHP), Senin kemarin, Davutoglu menyatakan, kemungkinan untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan dua partai oposisi lainnya yaitu, CHP dan MHP, telah gagal.
Erdogan sendiri sebelumnya mewacanakan pembentukan pemerintahan dengan sistem partai tunggal. AKP, dalam pemilihan awal, akan berusaha untuk kembali memenangi kursi mayoritas di parelemen.
Erdogan kemungkinan akan mempercepat penyelenggaraan pemilu jika tidak ada pihak yang menyetujui kesepakatan koalisi. Hal itu bisa dilakukan dalam jangka waktu 45 hari, yang berakhir pada 23 Agustus. Pasalnya, tidak ada partai tunggal yang memenangkan mayoritas kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan satu partai pada pemilu nasional 7 Juni lalu.
(esn)
