Soal Budak Seks PD II, PM Jepang Didesak Beri Kompensasi
A
A
A
TOKYO - Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe, didesak untuk memperbarui permintaan maaf dan memberi kompensasi kepada keluarga korban budak seks militer Jepang selama Perang Dunia (PD) II. Desakan itu disampaikan ratusan akademisi Jepang.
PM Abe diharapkan membuat pernyataan maaf pada bulan Agustus 2015 mendatang. Hampir 200 akademisi, termasuk ahli sejarah Jepang dan Korea telah menandatangani pernyataan untuk mendesak Abe mengulangi permintaan maaf pemimpin Jepang sebelumnya atas kekerasan militer Jepang selama PD II.
Pernyataan desakan itu juga ditandatangani oleh puluhan wartawan, pengacara dan aktivis HAM. ”Abe harus menegaskan kembali bahwa invasi dan penjajahan menyebabkan kerugian dan sakit untuk negara-negara tetangga. Dan itu harus disampaikan dengan penuh penyesalan dan meminta maaf,” bunyi pernyataan bersama itu, Senin (8/6/2015).
Para kelompok yang menandatangani seruan itu mengatakan bahwa, Tokyo harus menghadapi tanggung jawab atas perbudakan seksual ribuan wanita. Para korban perbudakan seks militer Jepang selama PD II antara lain para wanita China, Korea, dan Indonesia.
”Kami menekankan resolusi untuk (korban) wanita penghibur. Masalah ini telah membuat hubungan Jepang dan Korea Selatan tegang,” kata Haruki Wada, sejarawan dan profesor emeritus dari Universitas Tokyo.
"Kami berharap Perdana Menteri Abe akan mencerminkan suara kami dalam keterangannya," kata Wada kepada AFP. Pendahulu Abe pernah menyampaikan permintaan maaf atas kekejaman militer Jepang di era PD II.
PM Abe diharapkan membuat pernyataan maaf pada bulan Agustus 2015 mendatang. Hampir 200 akademisi, termasuk ahli sejarah Jepang dan Korea telah menandatangani pernyataan untuk mendesak Abe mengulangi permintaan maaf pemimpin Jepang sebelumnya atas kekerasan militer Jepang selama PD II.
Pernyataan desakan itu juga ditandatangani oleh puluhan wartawan, pengacara dan aktivis HAM. ”Abe harus menegaskan kembali bahwa invasi dan penjajahan menyebabkan kerugian dan sakit untuk negara-negara tetangga. Dan itu harus disampaikan dengan penuh penyesalan dan meminta maaf,” bunyi pernyataan bersama itu, Senin (8/6/2015).
Para kelompok yang menandatangani seruan itu mengatakan bahwa, Tokyo harus menghadapi tanggung jawab atas perbudakan seksual ribuan wanita. Para korban perbudakan seks militer Jepang selama PD II antara lain para wanita China, Korea, dan Indonesia.
”Kami menekankan resolusi untuk (korban) wanita penghibur. Masalah ini telah membuat hubungan Jepang dan Korea Selatan tegang,” kata Haruki Wada, sejarawan dan profesor emeritus dari Universitas Tokyo.
"Kami berharap Perdana Menteri Abe akan mencerminkan suara kami dalam keterangannya," kata Wada kepada AFP. Pendahulu Abe pernah menyampaikan permintaan maaf atas kekejaman militer Jepang di era PD II.
(mas)