Israel Hentikan Subsidi untuk Imigran dari Konflik Ukraina

TEL AVIV - Ribuan imigran yang datang ke Israel dengan alasan konflik di Ukraina akan berhenti menerima pembayaran bulanan khusus dalam beberapa bulan mendatang.

Harian Haaretz melaporkan kebijakan itu pada Jumat (13/1/2023). Pemerintah Israel saat ini mencari uang untuk pembayaran bulan Desember, yang terlewatkan karena kekurangan anggaran.

“Program hibah penyesuaian khusus diberlakukan pada Februari 2022 melalui perintah sementara, yang dilaporkan telah diputuskan Kementerian Aliyah dan Integrasi untuk tidak diperpanjang,” ungkap laporan Haaretz.

Data yang dilihat surat kabar menunjukkan hampir 24.000 imigran telah menerima setidaknya satu pembayaran.



Di bawah ketentuan program, seorang imigran berhak atas 2.300 shekel (USD672) sebulan. Satu keluarga dengan dua anak memenuhi syarat untuk 2.900 shekel (USD847), sementara keluarga dengan tiga anak akan menerima 3.400 (USD994).

“Hibah tersebut terus dibayarkan kepada imigran yang tiba pada bulan Agustus dan selama satu tahun sejak (tanggal) aliyah mereka,” papar kementerian tersebut.



Kementerian itu menggunakan istilah Ibrani untuk imigrasi Yahudi ke Israel. Namun, kementerian tersebut kekurangan 20 juta shekel (USD5,9 juta) pada akhir tahun 2022.

Mengutip "tidak adanya dana negara yang disetujui" sebagai alasan hilangnya beberapa pembayaran Desember, kantor Menteri Aliyah Ofir Sofer mengatakan mereka bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk "membebaskan" uang sehingga sisanya dapat dicairkan.

Meskipun Haaretz berbicara tentang imigran dari Ukraina, kedua keluarga yang disorot oleh outlet tersebut sebenarnya berasal dari Rusia.

Salah satu dari mereka menyebutkan “terpaksa pergi” pada Mei lalu karena “dipanggil wajib militer,” meskipun Moskow belum mengumumkan mobilisasi parsial hingga September.

Israel telah menampung sekitar 15.000 pengungsi non-Yahudi dari Ukraina. Sekitar 100 orang dari mereka diusir dari perumahan yang disponsori negara pada bulan Desember.

Pemerintah menunjukkan program tersebut awalnya dibatasi hingga tiga bulan dan telah diperpanjang “berkali-kali”.

Meski Israel telah menyatakan dukungan verbal untuk Kiev dalam konflik yang sedang berlangsung, rezim Zionis hanya mengirim bantuan kemanusiaan ke Ukraina, menolak memberikan senjata.

Pejabat Ukraina telah berulang kali menekan Israel untuk "mengambil sisi kanan", bahkan meminta bantuan dari Amerika Serikat.

Awal bulan ini, bagaimanapun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintahnya akan mengejar kebijakan untuk kepentingan nasional, bukan sejalan dengan dikte internasional.