Kutuk Kunjungan Menteri Israel ke Al-Aqsa, BKSAP DPR: Ini Provokatif, Intimidatif
loading...
Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memasuki Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Selasa (3/1/2023). Foto/REUTERS
A
A
A
JAKARTA - Kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel sekaligus sosok yang dikenal pembenci Arab, Itamar Ben-Gvir, ke Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Selasa (3/1) menuai banyak kecaman dari penjuru dunia.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Fadli Zon turut mengecam tindakan Ben-Gvir.
“Tindakan Itamar itu provokatif dan intimidatif sekaligus ancaman nyata bagi masa depan perdamaian Palestina dan Israel. Dewan Keamanan PBB tidak cukup mendiskusikan tindakan itu. PBB harus bertindak nyata," desak politisi anggota Komisi Luar Negeri DPR itu.
Lebih jauh Fadli menolak keras kegaduhan yang disulut Itamar itu. “Kunjungan itu harus dikutuk. Komunitas internasional harus melakukan aksi konkrit untuk mencegah kunjungan provokatif seperti itu ke depan. Israel harus diberikan sanksi keras. Jika diperlukan, Israel harus dikucilkan dari pergaulan internasional,” imbuh Fadli.
Pada sisi lain, mantan Wakil Ketua DPR itu mengingatkan dua konsekuensi atas kunjungan teranyar ke Al-Aqsa politisi garis keras sayap kanan Israel itu.
“Pertama, kunjungan itu berpotensi memicu meletusnya kembali kekerasan di Kompleks Al-Aqsa secara khusus dan di wilayah Palestina secara umum. Kedua, ini merupakan ancaman sangat serius atas status quo Al-Aqsa,” ungkap dia.
Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al Quds itu mengingatkan April tahun lalu lebih dari 200 orang terluka di Kompleks Al-Aqsa lantaran aksi provokatif ekstrimis Yahudi.
Terkait status quo Al-Aqsa, politisi berdarah Minang tersebut menjelaskan bahwa sejak 1967 telah ditetapkan status quo atas Al-Aqsa, di mana orang-orang Yahudi tidak boleh berdoa di kompleks Masjid Al-Aqsa dan hanya Muslim yang boleh beribadah di tempat suci ini.
Di sisi lain, legislator daerah pemilihan Jawa Barat V itu menyoroti peran Yordania sebagai kustodian atau pemelihara Al-Aqsa yang semakin tidak efektif.
“Kunjungan kali ini juga mengingatkan kembali urgensi penguatan peran kustodiansi Yordania atas Al-Aqsa yang saat ini sekadar simbolis. Al-Aqsa di wilayah Yerusalem Timur sekarang sepenuhnya di bawah kontrol Israel. Di sisi lain, Yordania tidak memiliki kontrol apapun atas wilayah itu. Jelas, Yordania tidak bisa melindungi Al-Aqsa secara maksimal. Ini situasi yang paradoks. Komunitas internasional harus mengubah situasi ini,” pungkasnya.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Fadli Zon turut mengecam tindakan Ben-Gvir.
“Tindakan Itamar itu provokatif dan intimidatif sekaligus ancaman nyata bagi masa depan perdamaian Palestina dan Israel. Dewan Keamanan PBB tidak cukup mendiskusikan tindakan itu. PBB harus bertindak nyata," desak politisi anggota Komisi Luar Negeri DPR itu.
Lebih jauh Fadli menolak keras kegaduhan yang disulut Itamar itu. “Kunjungan itu harus dikutuk. Komunitas internasional harus melakukan aksi konkrit untuk mencegah kunjungan provokatif seperti itu ke depan. Israel harus diberikan sanksi keras. Jika diperlukan, Israel harus dikucilkan dari pergaulan internasional,” imbuh Fadli.
Pada sisi lain, mantan Wakil Ketua DPR itu mengingatkan dua konsekuensi atas kunjungan teranyar ke Al-Aqsa politisi garis keras sayap kanan Israel itu.
“Pertama, kunjungan itu berpotensi memicu meletusnya kembali kekerasan di Kompleks Al-Aqsa secara khusus dan di wilayah Palestina secara umum. Kedua, ini merupakan ancaman sangat serius atas status quo Al-Aqsa,” ungkap dia.
Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al Quds itu mengingatkan April tahun lalu lebih dari 200 orang terluka di Kompleks Al-Aqsa lantaran aksi provokatif ekstrimis Yahudi.
Terkait status quo Al-Aqsa, politisi berdarah Minang tersebut menjelaskan bahwa sejak 1967 telah ditetapkan status quo atas Al-Aqsa, di mana orang-orang Yahudi tidak boleh berdoa di kompleks Masjid Al-Aqsa dan hanya Muslim yang boleh beribadah di tempat suci ini.
Di sisi lain, legislator daerah pemilihan Jawa Barat V itu menyoroti peran Yordania sebagai kustodian atau pemelihara Al-Aqsa yang semakin tidak efektif.
“Kunjungan kali ini juga mengingatkan kembali urgensi penguatan peran kustodiansi Yordania atas Al-Aqsa yang saat ini sekadar simbolis. Al-Aqsa di wilayah Yerusalem Timur sekarang sepenuhnya di bawah kontrol Israel. Di sisi lain, Yordania tidak memiliki kontrol apapun atas wilayah itu. Jelas, Yordania tidak bisa melindungi Al-Aqsa secara maksimal. Ini situasi yang paradoks. Komunitas internasional harus mengubah situasi ini,” pungkasnya.
(sya)
Explore More