Junta Myanmar Bebaskan 7.000 Tahanan di Hari Kemerdekaan

Keadaan darurat diberlakukan untuk memungkinkan kekuasaan militer setelah merebut kekuasaan dua tahun yang lalu.

"Setelah menyelesaikan ketentuan keadaan darurat, pemilu yang bebas dan adil akan diadakan sesuai dengan konstitusi 2008, dan pekerjaan lebih lanjut akan dilakukan untuk menyerahkan tugas negara kepada partai pemenang sesuai dengan standar demokrasi," katanya.

Bahkan ketika konflik bersenjata berkecamuk di seluruh negeri, Jenderal Hlaing menekankan bahwa penghentian perselisihan yang sedang berlangsung diperlukan untuk memastikan solidaritas dan perdamaian nasional.

Mengecam kekuatan Barat yang telah memberlakukan banyak sanksi terhadap junta, jenderal itu menambahkan: "Terlihat bahwa beberapa organisasi dan negara telah mencampuri urusan dalam negeri Myanmar."



"Namun, kami telah memutuskan untuk berdiri teguh secara global, sambil mematuhi kebijakan luar negeri kami untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan bangsa kami," ujarnya.

Pemerintahan Jenderal Hlaing selama hampir dua tahun telah ditandai dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang terang-terangan dan pembunuhan para pembangkang politik.

Menurut statistik oleh oposisi Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang diasingkan, militer telah membunuh 165 anak-anak dari tembakan artileri, serangan udara, serangan pesawat tak berawak, dan ranjau darat.

Sebagian besar serangan dicatat di wilayah kubu perlawanan Sagaing diikuti oleh negara bagian Rakhine dan Kayah, di mana militer sering bentrok dengan kelompok etnis bersenjata.

Pada bulan Juni, Pelapor Khusus PBB Thomas Andrews mengatakan sekitar 382 anak dibunuh atau cacat, sementara lebih dari 1.400 ditangkap secara sewenang-wenang dan 142 disiksa sejak kudeta.