Panglima Militer Ukraina Ingin Menghukum Keras Para Tentara Desersi
loading...
Panglima Militer Ukraina Jenderal Valeriy Zaluzhnyi ingin para tentara yang desersi selama perang melawan invasi Rusia berlangsung dihukum keras. Foto/Layanan Pers Presiden Ukraina via REUTERS
A
A
A
KIEV - Panglima Militer Ukraina Jenderal Valeriy Zaluzhnyi ingin para tentara yang desersi selama perang melawan invasi Rusia berlangsung dihukum keras. Sang jenderal meminta Presiden Volodymyr Zelensky untuk menandatangani undang-undang yang relevan.
“Pendapat saya dengan jelas mencerminkan posisi para komandan kelompok, komandan unit militer, yang menuntut solusi sistematis untuk masalah yang rumit ini. Tentara itu disiplin, dan jika celah dalam undang-undang tidak menjamin kepatuhan dan mereka yang menolak dapat membayar denda hingga 10% dari pembayaran tempur atau menerima hukuman percobaan, itu tidak adil,” kata Zaluzhnyi melalui Telegram, Selasa (20/12/2022).
Hal utama, menurut sang jenderal, adalah bahwa prajurit lain dipaksa untuk menutupi area garis depan yang terbuka, yang mengarah pada peningkatan hilangnya personel, wilayah, dan warga sipil di dalamnya.
Zaluzhnyi mengingatkan, para komandan juga bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya atau kelambanannya, sehingga tidak ada ancaman impunitas bagi para komandan.
Dia menyadari masalah tentara yang mengarah pada desersi dan bekerja untuk menghilangkannya.
"Apakah normal kita membahas topik yang agak sensitif ini di depan umum? Ya, kita berada di negara demokrasi. Tapi selama tidak ada salahnya kita memenangkan perang. Itu sebabnya saya meminta semua orang untuk mengakhiri diskusi ini dan mendekatkan kemenangan," imbuh Jenderal Zaluzhnyi.
Militer Ukraina tidak mengungkap data tentara desersi, namun empat wilayah negara tersebut—Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia—diketahui telah bergabung dengan Rusia melalui referendum Oktober lalu.
Kiev dan sekutu Barat-nya tidak mengakui referendum itu dan menyimpulkannya sebagai aneksasi atau pencaplokan wilayah oleh Rusia.
“Pendapat saya dengan jelas mencerminkan posisi para komandan kelompok, komandan unit militer, yang menuntut solusi sistematis untuk masalah yang rumit ini. Tentara itu disiplin, dan jika celah dalam undang-undang tidak menjamin kepatuhan dan mereka yang menolak dapat membayar denda hingga 10% dari pembayaran tempur atau menerima hukuman percobaan, itu tidak adil,” kata Zaluzhnyi melalui Telegram, Selasa (20/12/2022).
Hal utama, menurut sang jenderal, adalah bahwa prajurit lain dipaksa untuk menutupi area garis depan yang terbuka, yang mengarah pada peningkatan hilangnya personel, wilayah, dan warga sipil di dalamnya.
Zaluzhnyi mengingatkan, para komandan juga bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya atau kelambanannya, sehingga tidak ada ancaman impunitas bagi para komandan.
Dia menyadari masalah tentara yang mengarah pada desersi dan bekerja untuk menghilangkannya.
"Apakah normal kita membahas topik yang agak sensitif ini di depan umum? Ya, kita berada di negara demokrasi. Tapi selama tidak ada salahnya kita memenangkan perang. Itu sebabnya saya meminta semua orang untuk mengakhiri diskusi ini dan mendekatkan kemenangan," imbuh Jenderal Zaluzhnyi.
Militer Ukraina tidak mengungkap data tentara desersi, namun empat wilayah negara tersebut—Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia—diketahui telah bergabung dengan Rusia melalui referendum Oktober lalu.
Kiev dan sekutu Barat-nya tidak mengakui referendum itu dan menyimpulkannya sebagai aneksasi atau pencaplokan wilayah oleh Rusia.
(min)
Lihat Juga :
