Sekjen PBB Ungkap Perluasan Dewan Keamanan, Barat Incar Rusia
loading...
Sekjen PBB Antonio Guterres. Foto/REUTERS
A
A
A
NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan proposal untuk memperluas Dewan Keamanan PBB “sedang dipertimbangkan.”
Namun, dia memperingatkan beberapa saran Barat untuk membatasi hak veto anggotanya, yang ditujukan ke Rusia, kemungkinan besar akan gagal.
Berbicara pada konferensi pers terakhirnya pada tahun 2022 pada Senin (19/12/2022), Guterres mengatakan meski keanggotaan Dewan Keamanan dapat diperluas, tidak satu pun dari lima anggota tetap badan tersebut yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, China, Prancis, dan Rusia yang kemungkinan besar akan kehilangan hak vetonya.
Setiap rencana mengubah hak ini dapat diblokir oleh salah satu dari negara-negara tersebut, dengan menggunakan hak veto yang sama.
Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 anggota, sepuluh di antaranya menjabat selama dua tahun di badan tersebut dan tidak dapat memveto resolusi.
Dibentuk pada tahun 1945, Dewan Keamanan PBB dapat memberlakukan sanksi, mengesahkan aksi militer, dan merujuk kasus ke Pengadilan Kriminal Internasional, tetapi hanya dengan persetujuan bulat dari lima anggota tetap.
Rusia telah mengadvokasi Dewan Keamanan PBB yang lebih beragam selama bertahun-tahun, dengan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov berdebat tahun lalu untuk memberikan lebih banyak kursi kepada negara-negara berkembang untuk mematahkan cengkeraman Barat yang tidak proporsional.
Perwakilan tetap Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengulangi argumen ini pekan lalu, mengatakan kepada dewan bahwa, "Demokratisasi hanya dapat dilakukan melalui peningkatan perwakilan negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin."
Namun, dia memperingatkan beberapa saran Barat untuk membatasi hak veto anggotanya, yang ditujukan ke Rusia, kemungkinan besar akan gagal.
Berbicara pada konferensi pers terakhirnya pada tahun 2022 pada Senin (19/12/2022), Guterres mengatakan meski keanggotaan Dewan Keamanan dapat diperluas, tidak satu pun dari lima anggota tetap badan tersebut yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, China, Prancis, dan Rusia yang kemungkinan besar akan kehilangan hak vetonya.
Setiap rencana mengubah hak ini dapat diblokir oleh salah satu dari negara-negara tersebut, dengan menggunakan hak veto yang sama.
Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 anggota, sepuluh di antaranya menjabat selama dua tahun di badan tersebut dan tidak dapat memveto resolusi.
Dibentuk pada tahun 1945, Dewan Keamanan PBB dapat memberlakukan sanksi, mengesahkan aksi militer, dan merujuk kasus ke Pengadilan Kriminal Internasional, tetapi hanya dengan persetujuan bulat dari lima anggota tetap.
Rusia telah mengadvokasi Dewan Keamanan PBB yang lebih beragam selama bertahun-tahun, dengan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov berdebat tahun lalu untuk memberikan lebih banyak kursi kepada negara-negara berkembang untuk mematahkan cengkeraman Barat yang tidak proporsional.
Perwakilan tetap Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengulangi argumen ini pekan lalu, mengatakan kepada dewan bahwa, "Demokratisasi hanya dapat dilakukan melalui peningkatan perwakilan negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin."
Lihat Juga :
