Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Serbia Peringatkan Situasi Kosovo di Ambang Perang
loading...
Orang-orang yang menghadiri protes menyusul keputusan warga Serbia setempat meninggalkan institusi Kosovo, di Mitrovica Utara, Kosovo, 6 November 2022. Foto/REUTERS/Fatos Bytyci
A
A
A
BEOGRADE - Perdana Menteri (PM) Serbia Ana Brnabic memperingatkan pihak berwenang di Pristina telah membawa situasi di Kosovo ke ambang perang.
Beograd pada Jumat (9/12/2022) telah mengumumkan akan mencari kembali pasukan keamanannya ke provinsi yang memisahkan diri itu.
Serbia mengklaim pasukan penjaga perdamaian yang dipimpin NATO (KFOR) gagal dalam tugasnya.
Serbia memiliki hak mengerahkan hingga 1.000 personel keamanannya di provinsi tersebut berdasarkan ketentuan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244, menurut Brnabic.
“Karena KFOR tidak memenuhi kewajibannya dan orang Serbia di Kosovo-Metohija tidak merasa aman,” papar dia.
Brnabic menunjuk ke beberapa insiden pekan ini, termasuk KFOR dan polisi etnis Albania menggerebek taman kanak-kanak di Leposavic.
Dia mengatakan pemerintah Kosovo yang dipimpin Albin Kurti melanggar perjanjian Kumanovo dan Brussels setiap hari, mengacu pada gencatan senjata 1999 dan kesepakatan teknis 2013.
“Selain penggerebekan taman kanak-kanak, otoritas etnis Albania menghancurkan seluruh stok kilang anggur keluarga Serbia di Velika Hoca dan secara harfiah menduduki seluruh kota Kosovska Mitrovica dengan ratusan polisi khusus bersenjata lengkap,” ujar Petar Petkovic, komisaris pemerintah Serbia untuk Kosovo, Kamis.
Petkovic juga memperingatkan, "Orang-orang di Barat yang tugasnya menjaga Kurti tetap sejalan" bahwa Presiden Aleksandar Vucic sangat serius ketika dia mengatakan Serbia tidak akan membiarkan pogrom lagi di provinsi itu.
Duta Besar Rusia di Beograd, Alexander Botsan-Kharchenko, mengatakan, “Tindakan Pristina merupakan kampanye intimidasi dan penindasan terhadap orang-orang Serbia yang bertujuan menguasai daerah-daerah mayoritas Serbia dengan kesabaran dan bahkan dukungan dari Barat.”
“Tentu saja Barat tidak peduli mengimplementasikan perjanjian yang mereka mediasi,” ujar Botsan-Kharchenko. “Yang penting bagi mereka adalah mengulur waktu untuk tim yang mereka dukung.”
Menurut polisi Kosovo, “Pengerahan Mitrovica bersifat preventif dan merupakan bagian dari tindakan yang diperlukan, masuk akal, dan sah untuk menegakkan hukum dan keputusan badan negara Kosovo."
Pristina menambahkan, “Pihaknya berhak mengendalikan situasi keamanan dan menegakkan hukum di seluruh negeri.”
Sementara itu, presiden provinsi yang memisahkan diri Vjosa Osmani mengatakan, “Polisi Serbia tidak akan pernah kembali ke Kosovo.”
Dia menyebut pernyataan Beograd sebagai "impian hegemonik Serbia" dan "ancaman terbuka agresi," menurut RT Balkan.
Pasukan NATO menguasai Kosovo pada 1999, setelah membom Serbia selama 78 hari. Pemerintahan sementara etnis Albania mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008, yang ditolak Beograd.
Beograd pada Jumat (9/12/2022) telah mengumumkan akan mencari kembali pasukan keamanannya ke provinsi yang memisahkan diri itu.
Serbia mengklaim pasukan penjaga perdamaian yang dipimpin NATO (KFOR) gagal dalam tugasnya.
Serbia memiliki hak mengerahkan hingga 1.000 personel keamanannya di provinsi tersebut berdasarkan ketentuan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244, menurut Brnabic.
“Karena KFOR tidak memenuhi kewajibannya dan orang Serbia di Kosovo-Metohija tidak merasa aman,” papar dia.
Brnabic menunjuk ke beberapa insiden pekan ini, termasuk KFOR dan polisi etnis Albania menggerebek taman kanak-kanak di Leposavic.
Dia mengatakan pemerintah Kosovo yang dipimpin Albin Kurti melanggar perjanjian Kumanovo dan Brussels setiap hari, mengacu pada gencatan senjata 1999 dan kesepakatan teknis 2013.
“Selain penggerebekan taman kanak-kanak, otoritas etnis Albania menghancurkan seluruh stok kilang anggur keluarga Serbia di Velika Hoca dan secara harfiah menduduki seluruh kota Kosovska Mitrovica dengan ratusan polisi khusus bersenjata lengkap,” ujar Petar Petkovic, komisaris pemerintah Serbia untuk Kosovo, Kamis.
Petkovic juga memperingatkan, "Orang-orang di Barat yang tugasnya menjaga Kurti tetap sejalan" bahwa Presiden Aleksandar Vucic sangat serius ketika dia mengatakan Serbia tidak akan membiarkan pogrom lagi di provinsi itu.
Duta Besar Rusia di Beograd, Alexander Botsan-Kharchenko, mengatakan, “Tindakan Pristina merupakan kampanye intimidasi dan penindasan terhadap orang-orang Serbia yang bertujuan menguasai daerah-daerah mayoritas Serbia dengan kesabaran dan bahkan dukungan dari Barat.”
“Tentu saja Barat tidak peduli mengimplementasikan perjanjian yang mereka mediasi,” ujar Botsan-Kharchenko. “Yang penting bagi mereka adalah mengulur waktu untuk tim yang mereka dukung.”
Menurut polisi Kosovo, “Pengerahan Mitrovica bersifat preventif dan merupakan bagian dari tindakan yang diperlukan, masuk akal, dan sah untuk menegakkan hukum dan keputusan badan negara Kosovo."
Pristina menambahkan, “Pihaknya berhak mengendalikan situasi keamanan dan menegakkan hukum di seluruh negeri.”
Sementara itu, presiden provinsi yang memisahkan diri Vjosa Osmani mengatakan, “Polisi Serbia tidak akan pernah kembali ke Kosovo.”
Dia menyebut pernyataan Beograd sebagai "impian hegemonik Serbia" dan "ancaman terbuka agresi," menurut RT Balkan.
Pasukan NATO menguasai Kosovo pada 1999, setelah membom Serbia selama 78 hari. Pemerintahan sementara etnis Albania mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008, yang ditolak Beograd.
(sya)
Explore More