Mantan Putra Mahkota Saudi Diperintahkan Bayar Uang ‘yang Dicuri’
Rabu, 08 Juli 2020 - 03:01 WIB
loading...
Mantan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad Bin Nayef pada 2017. Foto/Anadolu
A
A
A
RIYADH - Mantan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad Bin Nayef diperintahkan membayar kembali USD15 miliar (Rp216 triliun) oleh komite anti-korupsi yang dibentuk Putra Mahkota Mohammad Bin Salman (MBS).
MBS memegang posisi putra mahkota saat ayahnya Raja Salman menggulingkan Nayef pada 2017. Kini Muhammad Bin Nayef, 60, telah mendapat dakwaan korupsi dan ketidaksetiaan.
Menurut laporan Washington Post, sumber Saudi dan Amerika Serikat (AS) menyatakan komite anti-korupsi hampir menyimpulkan investigasi bahwa Muhammad Bin Nayef menyelewengkan dana miliaran riyal Saudi melalui jaringan sejumlah perusahaan dan rekening pribadi saat dia menjalankan program antiterorisme Saudi di Kementerian Dalam Negeri.
Saat itu sebagai Menteri Dalam Negeri, Muhammad Bin Nayef mengawasi perang melawan Al-Qaeda. Dia saat itu menjabat sebagai kepala asisten untuk ayahnya Pangeran Nayef di Kementerian Dalam Negeri, dan kemudian menggantikan Pangeran Nayef sebagai menteri dalam negeri pada 2012.
Para pendukung Muhammad Bin Nayef mengecam dakwaan itu. Post mengutip dekrit kerajaan 2007 dari mendiang Raja Abdullah yang mengizinkan semua aktivitas mantan Putra Mahkota dan menyediakan laporan tahunan rinci tentang anggaran belanjanya.
MBS memegang posisi putra mahkota saat ayahnya Raja Salman menggulingkan Nayef pada 2017. Kini Muhammad Bin Nayef, 60, telah mendapat dakwaan korupsi dan ketidaksetiaan.
Menurut laporan Washington Post, sumber Saudi dan Amerika Serikat (AS) menyatakan komite anti-korupsi hampir menyimpulkan investigasi bahwa Muhammad Bin Nayef menyelewengkan dana miliaran riyal Saudi melalui jaringan sejumlah perusahaan dan rekening pribadi saat dia menjalankan program antiterorisme Saudi di Kementerian Dalam Negeri.
Saat itu sebagai Menteri Dalam Negeri, Muhammad Bin Nayef mengawasi perang melawan Al-Qaeda. Dia saat itu menjabat sebagai kepala asisten untuk ayahnya Pangeran Nayef di Kementerian Dalam Negeri, dan kemudian menggantikan Pangeran Nayef sebagai menteri dalam negeri pada 2012.
Para pendukung Muhammad Bin Nayef mengecam dakwaan itu. Post mengutip dekrit kerajaan 2007 dari mendiang Raja Abdullah yang mengizinkan semua aktivitas mantan Putra Mahkota dan menyediakan laporan tahunan rinci tentang anggaran belanjanya.
Lihat Juga :
