Giliran Inggris Tuding Rusia Retas Ponsel Liz Truss

LONDON - Inggris menuding agen mata-mata Rusia telah meretas ponsel mantan perdana menteri Liz Truss untuk mendapatkan informasi rahasia. Tudingan ini dilontarkan setelah sebelumnya Rusia menuding Inggris pelaku ledakan pipa Nord Stream yang dengan tegas dibantah London.

Para peretas diklaim telah memperoleh akses informasi sensitif, termasuk diskusi dengan pejabat asing tentang perang di Ukraina dan perincian pengiriman senjata.

Peretasan itu ditemukan selama kampanye memperebutkan kursi kepemimpinan Partai Konservatif. Saat itu, Truss adalah Menteri Luar Negeri dari Boris Johnson yang menjadi Perdana Menteri.

Diketahui, pesan-pesan yang jatuh ke tangan asing termasuk kritik terhadap Johnson dan Menteri Keuangan di masa Truss saat menjadi Perdana Menteri Kwasi Kwarteng, yang mengarah pada potensi risiko pemeriasan.

Sumber mengatakan bahwa pesan hingga satu tahun diunduh. Mereka juga diyakini telah memasukkan diskusi yang sangat sensitif dengan menteri luar negeri internasional senior tentang perang di Ukrain, termasuk rincian tentang pengiriman senjata.

Insiden mencengangkan, yang diungkapkan oleh sumber keamanan, memecahkan misteri mengapa Truss dipaksa untuk mengubah nomor ponsel yang telah dia gunakan selama lebih dari satu dekade tak lama sebelum menjadi Perdana Menteri. Langkah itu menimbulkan kecemasan di kalangan Menteri Kabinet dan penasihat yang tiba-tiba tidak dapat menghubunginya.



Sebuah sumber mengatakan telepon yang telah diretas kini telah ditempatkan di brankas yang terkunci di dalam lokasi pemerintah yang aman.

“Ini bukan hal yang bagus untuk dinas intelijen jika telepon Menteri Luar Negeri dapat dengan mudah dijarah untuk pesan pribadi yang memalukan oleh agen yang dianggap bekerja untuk Rusia Vladimir Putin,” kata sumber tersebut seperti dilansir dari Daily Mail, Minggu (30/10/2022).

Menteri Dalam Negeri bayangan Yvette Cooper mengatakan: "Ini sangat serius - ini menunjukkan parahnya ancaman dari negara-negara yang akan membahayakan kita dan mengapa keamanan siber perlu ditanggapi dengan sangat serius oleh semua orang di Pemerintahan."