Protes Pajak Kentut Sapi, Peternak Selandia Baru Turun ke Jalan dengan Traktor
loading...
Protes pajak kentut sapi, peternak Selandia Baru turun ke jalan dengan traktor. Foto/NBC News
A
A
A
WELLINGTON - Mengendarai traktor, peternak di Selandia Baru turun ke jalan untuk mengecam skema Perdana Menteri Jacinda Ardern yang akan mengenakan pajak "emisi pertanian" termasuk kentut dan sendawa sapi. Para peternak beranggapan biaya tambahan tidak hanya membuat mereka gulung tikar, tetapi juga akan meningkatkan - bukan mengurangi - emisi gas rumah kaca.
Kelompok advokasi peternak Groundswell Selandia Baru mengorganisir aksi protes di lebih dari 50 kota besar dan kecil, beberapa memenuhi jalan-jalan dengan puluhan traktor. Beberapa ratus hingga beberapa ribu orang diperkirakan akan bergabung, meskipun laporan media mengklaim jumlah pemilih kurang memuaskan.
Dalam aksinya, peternak berpendapat pajak tidak hanya akan membuat mereka keluar dari bisnis tetapi pada akhirnya meningkatkan emisi dengan memaksa peternak di negara lain dengan praktik yang kurang efisien untuk mengambil kelonggaran.
Mereka menunjukkan bahwa pajak tidak memperhitungkan pohon dan semak yang ditanam peternak di tanah mereka, yang mengambil karbon dari atmosfer. Beberapa mengatakan mereka akan menolak untuk membayarnya seperti dilansir dari Russia Today, Jumat (21/10/2022).
Peraturan baru, yang belum mendapatkan persetujuan akhir, akan mengenakan pajak kepada peternak berdasarkan perkiraan gas metana dan dinitrogen oksida yang dihasilkan oleh ternak mereka mulai tahun 2025. Pembayaran akan jatuh tempo setiap satu hingga tiga tahun, dan setiap peternak yang mencapai jumlah ambang batas tertentu untuk ukuran kawanan dan penggunaan pupuk akan terpengaruh.
Pemerintah Selandia Baru berargumen bahwa para peternak dapat memperoleh kembali uang itu dengan mengenakan biaya lebih untuk produk-produk ramah lingkungan, meskipun dengan resesi yang mengancam sebagian besar negara maju di dunia, tidak jelas siapa yang akan mampu membelinya.
Peternakan adalah industri besar di Selandia Baru, di mana ada dua kali lebih banyak sapi daripada manusia dan lima kali lebih banyak domba, dan produk susu adalah ekspor utama negara itu. Dengan demikian, industri ini menghasilkan sekitar setengah dari emisi gas rumah kacanya, dan sebagian besar adalah metana yang berasal darisendawa sapi.
Namun itu tidak menghentikan para kritikus undang-undang tersebut untuk menjulukinya sebagai “pajak kentut sapi,” sebuah kesalahpahaman populer yang berasal dari kata-kata yang tidak menguntungkan dari RUU “Kesepakatan Baru Hijau” 2019 dari anggota Kongres Amerika Serikat (AS) Alexandria Ocasio-Cortez.
Pajak emisi pertanian akan menjadi yang pertama di dunia. Sebagai bagian dari janji Ardern untuk menjadikan Selandia Baru netral karbon pada tahun 2050 untuk mengatasi perubahan iklim, pemerintah negara itu berharap untuk mengurangi emisi metana dari peternakan sebesar 10% pada tahun 2030 dan sebanyak 47% pada tahun 2050. Inisiatif serupa pada tahun 2003 terhalang oleh aksi protes besar-besaran dari industri.
Kelompok advokasi peternak Groundswell Selandia Baru mengorganisir aksi protes di lebih dari 50 kota besar dan kecil, beberapa memenuhi jalan-jalan dengan puluhan traktor. Beberapa ratus hingga beberapa ribu orang diperkirakan akan bergabung, meskipun laporan media mengklaim jumlah pemilih kurang memuaskan.
Dalam aksinya, peternak berpendapat pajak tidak hanya akan membuat mereka keluar dari bisnis tetapi pada akhirnya meningkatkan emisi dengan memaksa peternak di negara lain dengan praktik yang kurang efisien untuk mengambil kelonggaran.
Baca Juga :
Di Selandia Baru, Sapi Kentut Akan Dikenai Pajak
Mereka menunjukkan bahwa pajak tidak memperhitungkan pohon dan semak yang ditanam peternak di tanah mereka, yang mengambil karbon dari atmosfer. Beberapa mengatakan mereka akan menolak untuk membayarnya seperti dilansir dari Russia Today, Jumat (21/10/2022).
Peraturan baru, yang belum mendapatkan persetujuan akhir, akan mengenakan pajak kepada peternak berdasarkan perkiraan gas metana dan dinitrogen oksida yang dihasilkan oleh ternak mereka mulai tahun 2025. Pembayaran akan jatuh tempo setiap satu hingga tiga tahun, dan setiap peternak yang mencapai jumlah ambang batas tertentu untuk ukuran kawanan dan penggunaan pupuk akan terpengaruh.
Pemerintah Selandia Baru berargumen bahwa para peternak dapat memperoleh kembali uang itu dengan mengenakan biaya lebih untuk produk-produk ramah lingkungan, meskipun dengan resesi yang mengancam sebagian besar negara maju di dunia, tidak jelas siapa yang akan mampu membelinya.
Peternakan adalah industri besar di Selandia Baru, di mana ada dua kali lebih banyak sapi daripada manusia dan lima kali lebih banyak domba, dan produk susu adalah ekspor utama negara itu. Dengan demikian, industri ini menghasilkan sekitar setengah dari emisi gas rumah kacanya, dan sebagian besar adalah metana yang berasal darisendawa sapi.
Namun itu tidak menghentikan para kritikus undang-undang tersebut untuk menjulukinya sebagai “pajak kentut sapi,” sebuah kesalahpahaman populer yang berasal dari kata-kata yang tidak menguntungkan dari RUU “Kesepakatan Baru Hijau” 2019 dari anggota Kongres Amerika Serikat (AS) Alexandria Ocasio-Cortez.
Pajak emisi pertanian akan menjadi yang pertama di dunia. Sebagai bagian dari janji Ardern untuk menjadikan Selandia Baru netral karbon pada tahun 2050 untuk mengatasi perubahan iklim, pemerintah negara itu berharap untuk mengurangi emisi metana dari peternakan sebesar 10% pada tahun 2030 dan sebanyak 47% pada tahun 2050. Inisiatif serupa pada tahun 2003 terhalang oleh aksi protes besar-besaran dari industri.
(ian)
Lihat Juga :
