Rezim Kim Jong-un Dukung Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina
Selasa, 04 Oktober 2022 - 10:28 WIB
loading...
Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korea Utara mendukung Rusia mencaplok empat wilayah Ukraina. Foto/KCNA via REUTERS
A
A
A
PYONGYANG - Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korea Utara (Korut) mendukung pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Rusia .
Dukungan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Korut pada Selasa (4/10/2022), yang menuduh Amerika Serikat (AS) menerapkan "standar ganda seperti gangster" dalam mencampuri urusan negara lain.
Laporan media pemerintah Korut, KCNA, mengatakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dipimpin AS yang mengutuk pencaplokan empat wilayah Ukraina. Resolusi itu diveto oleh Rusia pada Jumat pekan lalu.
Baca juga: Korut Tembakkan Rudal Balistik, Jepang Perintahkan Warganya Berlindung
KCNA mendukung klaim Moskow bahwa wilayah-wilayah Ukraina yang dianeksasi tersebut memilih untuk menjadi bagian dari Rusia melalui referendum.
Kiev dan para pemimpin Barat mengutuk referendum sebagai tipuan, di mana Washington mendesak negara-negara anggota PBB untuk tidak mengakui perubahan status Ukraina. Mereka juga mendesak Rusia untuk menarik pasukannya dari daerah-daerah Ukraina yang diduduki.
Jo Chol-su, Direktur Jenderal Organisasi Internasional di Kementerian Luar Negeri Pyongyang, mengatakan referendum diadakan secara sah sesuai dengan piagam PBB. "Tetapi Amerika Serikat memegang standar ganda seperti gangster setelah menginvasi negara lain untuk mempertahankan supremasinya sendiri," katanya.
"Untuk mempertahankan 'dunia unipolar' yang tak tertandingi, AS ikut campur dalam urusan internal negara-negara merdeka dan melanggar hak-hak hukum mereka dengan menyalahgunakan Dewan Keamanan PBB," kata Jo dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh KCNA.
"AS melancarkan perang agresi terhadap negara-negara berdaulat termasuk bekas Yugoslavia, Afghanistan, dan Irak, tetapi AS belum dipertanyakan oleh DK PBB."
Jo mengatakan Dewan Keamanan PBB akan menghadapi konsekuensi jika mengikuti praktik sewenang-wenang Washington serta tindakan standar ganda dan parsial.
Ukraina telah memutuskan hubungan dengan Korea Utara, sekutu lama Rusia, pada Juli setelah Pyongyang mengakui dua wilayah Donbass yang memisahkan diri dari Ukraina.
Amerika Serikat mengatakan bulan lalu bahwa Rusia sedang membeli jutaan roket dan peluru artileri dari Korea Utara untuk digunakan di Ukraina.
Tetapi Korea Utara menolak laporan itu, memperingatkan Washington untuk "tutup mulut" dan berhenti membuat rumor yang "menodai" citra negara itu.
Dukungan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Korut pada Selasa (4/10/2022), yang menuduh Amerika Serikat (AS) menerapkan "standar ganda seperti gangster" dalam mencampuri urusan negara lain.
Laporan media pemerintah Korut, KCNA, mengatakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dipimpin AS yang mengutuk pencaplokan empat wilayah Ukraina. Resolusi itu diveto oleh Rusia pada Jumat pekan lalu.
Baca juga: Korut Tembakkan Rudal Balistik, Jepang Perintahkan Warganya Berlindung
KCNA mendukung klaim Moskow bahwa wilayah-wilayah Ukraina yang dianeksasi tersebut memilih untuk menjadi bagian dari Rusia melalui referendum.
Kiev dan para pemimpin Barat mengutuk referendum sebagai tipuan, di mana Washington mendesak negara-negara anggota PBB untuk tidak mengakui perubahan status Ukraina. Mereka juga mendesak Rusia untuk menarik pasukannya dari daerah-daerah Ukraina yang diduduki.
Jo Chol-su, Direktur Jenderal Organisasi Internasional di Kementerian Luar Negeri Pyongyang, mengatakan referendum diadakan secara sah sesuai dengan piagam PBB. "Tetapi Amerika Serikat memegang standar ganda seperti gangster setelah menginvasi negara lain untuk mempertahankan supremasinya sendiri," katanya.
"Untuk mempertahankan 'dunia unipolar' yang tak tertandingi, AS ikut campur dalam urusan internal negara-negara merdeka dan melanggar hak-hak hukum mereka dengan menyalahgunakan Dewan Keamanan PBB," kata Jo dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh KCNA.
"AS melancarkan perang agresi terhadap negara-negara berdaulat termasuk bekas Yugoslavia, Afghanistan, dan Irak, tetapi AS belum dipertanyakan oleh DK PBB."
Jo mengatakan Dewan Keamanan PBB akan menghadapi konsekuensi jika mengikuti praktik sewenang-wenang Washington serta tindakan standar ganda dan parsial.
Ukraina telah memutuskan hubungan dengan Korea Utara, sekutu lama Rusia, pada Juli setelah Pyongyang mengakui dua wilayah Donbass yang memisahkan diri dari Ukraina.
Amerika Serikat mengatakan bulan lalu bahwa Rusia sedang membeli jutaan roket dan peluru artileri dari Korea Utara untuk digunakan di Ukraina.
Tetapi Korea Utara menolak laporan itu, memperingatkan Washington untuk "tutup mulut" dan berhenti membuat rumor yang "menodai" citra negara itu.
(min)
Lihat Juga :
