PM Israel: Dunia Harus Gunakan Kekuatan Militer Jika Iran Membuat Bom Nuklir

NEW YORK - Komunitas internasional harus menggunakan kekuatan militer jika Iran mengembangkan senjata nuklir . Seruan ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Israel Yair Lapid dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Kamis.

Israel telah melakukan serangan diplomatik yang intens dalam beberapa bulan terakhir untuk mencoba meyakinkan Amerika Serikat (AS) dan kekuatan utama Eropa seperti Inggris, Prancis dan Jerman untuk tidak memperbarui kesepakatan nuklir Iran 2015.

Selama 10 hari terakhir, berbagai pejabat telah menyarankan kesepakatan—yang dibatalkan oleh Presiden AS Donald Trump pada 2018—untuk tidak diperbarui hingga setidaknya pertengahan November, tenggat waktu yang Lapid coba gunakan untuk mendorong Barat guna memaksakan pendekatan yang lebih keras dalam negosiasi mereka.

"Satu-satunya cara untuk mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir adalah dengan menempatkan ancaman militer yang kredibel di atas meja," kata Lapid dalam pidatonya, yang dilansir AFP, Jumat (23/9/2022).



"Hanya dengan begitu kesepakatan yang lebih lama dan lebih kuat dengan mereka dapat dinegosiasikan," ujarnya.

"Perlu dijelaskan kepada Iran bahwa jika Iran memajukan program nuklirnya, dunia tidak akan menanggapi dengan kata-kata, tetapi dengan kekuatan militer," ujarnya.

Dia tidak merahasiakan bahwa Israel sendiri akan bersedia untuk terlibat jika merasa terancam.

"Kami akan melakukan apa pun yang diperlukan," katanya. "Iran tidak akan mendapatkan senjata nuklir."

Dari podium Majelis Umum PBB, Lapid menuduh kepemimpinan Teheran melakukan "orkestra kebencian" terhadap orang Yahudi, dan mengatakan para ideolog Iran membenci dan membunuh Muslim yang berpikir berbeda, seperti Salman Rushdie dan Mahsa Amini—wanita muda yang meninggal setelah ditangkap polisi moral di Teheran atas tuduhan berjilbab secara tidak pantas.

Israel, yang menganggap Iran sebagai musuh bebuyutannya, juga menyalahkan Teheran karena mendanai gerakan bersenjata termasuk Hizbullah Lebanon dan Hamas Palestina.

Terkait masa depan Palestina, Lapid mendukung solusi dua negara.

"Meskipun ada hambatan, perjanjian dengan Palestina, berdasarkan dua negara untuk dua bangsa, adalah hal yang tepat untuk keamanan Israel, untuk ekonomi Israel dan untuk masa depan anak-anak kami," paparnya.

Lapid, yang berkampanye untuk pemilu legislatif 1 November, mengatakan sebagian besar orang Israel mendukung solusi dua negara. "Dan saya salah satunya," ujarnya.

"Kami hanya memiliki satu syarat: bahwa negara Palestina di masa depan harus damai," kata Lapid, yang pidatonya di PBB bocor di Israel dan sudah dikritik oleh saingan politiknya.

Negosiasi perdamaian Israel-Palestina telah terhenti sejak 2014.

Strategi pemerintah Lapid saat ini adalah mencoba untuk mendukung ekonomi Palestina, tetapi tanpa memulai proses perdamaian dengan pemimpin Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, yang dijadwalkan untuk berpidato di PBB pada hari Jumat.

Israel telah menduduki Yerusalem Timur dan Tepi Barat sejak tahun 1967 dan dari tahun 2007 telah memberlakukan blokade di Jalur Gaza, wilayah Palestina yang dikendalikan oleh kelompok Hamas.

Sejak 2008, Hamas dan Israel telah mengobarkan empat perang di mana Jihad Islam Palestina, gerakan bersenjata terbesar kedua di Gaza, juga berpartisipasi.

"Letakkan senjata Anda dan buktikan bahwa Hamas dan Jihad Islam tidak akan mengambil alih negara Palestina yang ingin Anda ciptakan," kata Lapid.

"Letakkan senjata Anda, dan akan ada kedamaian."