NATO Kecam Referendum Donbass

BRUSSELS - NATO bereaksi terhadap pengumuman bahwa Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk (LPR dan DPR) akan mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia akhir pekan ini.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebut itu tidak sah dan menuntut lebih banyak dukungan komunitas internasional untuk Ukraina.

“Referendum palsu tidak memiliki legitimasi dan tidak mengubah sifat perang agresi Rusia terhadap Ukraina,” kata Stoltenberg di Twitter, menyebutnya sebagai eskalasi lebih lanjut dalam perang Presiden Rusia Vladimir Putin.



“Masyarakat internasional harus mengutuk pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional ini dan meningkatkan dukungan untuk Ukraina,” tambah Stoltenberg seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (21/9/2022).

Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan menegaskan kembali kecaman Stoltenberg pada konferensi pers Gedung Putih, menyebut referendum itu penghinaan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial.

“Kami tidak akan pernah mengakui wilayah ini sebagai apa pun selain bagian dari Ukraina,” tambah Sullivan.

Sebelumnya, para pemimpin dua wilayah LPR dan DPR mengatakan akan mengadakan pemungutan suara untuk penyatuan dengan Rusia pada 23-27 September. Wilayah yang dikuasai Rusia di wilayah tetangga Zaporozhye dan Kherson juga akan memilih mulai Jumat.



Beberapa wilayah Ukraina menolak untuk mengakui legitimasi pemerintah di Kiev setelah kudeta yang didukung AS terhadap presiden terpilih pada Februari 2014. Crimea mengadakan referendum untuk bergabung kembali dengan Rusia pada bulan Maret tahun yang sama – yang juga ditolak oleh NATO – sementara Donetsk dan Lugansk mendeklarasikan kemerdekaan.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus kepada Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina. Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014.

Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.