Putin, Kaisar Era Baru Rusia
Jum'at, 03 Juli 2020 - 07:02 WIB
loading...
A
A
A
Kolesnikov mengakui kecanggihan politik Putin. Menurut dia, Putin menggunakan suara publik untuk membuat orang biasa menyadari bahwa dia memang layak memperpanjang kekuasaan. Dia juga ingin mengebiri dominasi ideologi ultrakonservatif. “Putin mengombinasikan model pemerintahan otoriter dan kapitalisme negara sejak 2003,” ujar Kolesnikov. Kombinasi tersebut dianggap tepat bagi Putin yang ingin terus melanggengkan kekuasaan.
Dalam pandangan lain, Gleb Pavlovsky, pakar politik Rusia dan mantan konsultan politik Kremlin, mengungkapkan Kremlin akan mendapatkan kekuasaan dengan mudah dan tidak perlu menganggap penting strategi yang dilakukan kubu oposisi. “Rakyat bisa jadi masih marah dengan pemerintah, tetapi mereka tidak memiliki alternatif lain selain Putin,” kata Pavlovksy seperti dilansir Al-Jazeera.
Hal berbeda juga diungkapkan analis politik di Moskow, Ekaterina Schulmann. Dia memperingatkan bahwa referendum justru akan gagal untuk memperkuat kekuasaan Putin. Publik sudah menyadari bahwa dampak virus corona sudah sangat merugikan rakyat. “Saya pikir pemilu tidak akan mampu melegitimasi siapa pun,” katanya.
Adapun kubu oposisi Rusia juga tak bisa bertindak banyak. Mereka hanya bisa beretorika. Pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny, mengkritik referendum tersebut sebagai upaya populis untuk mendesain Putin (67) agar bisa menjadi presiden seumur hidup. “Hasil referendum sebagai ‘kebohongan besar’ yang tidak mencerminkan pendapat publik yang sebenarnya di Rusia,” katanya. (Baca juga: Warga Rusia Dukung Amandemen, Putin Berkuasa hingga 2036)
Svetlana (58) seorang guru bahasa Inggris, mengatakan dirinya tidak mendukung perubahan konstitusi. Dia menginginkan pemimpin yang lebih baik bagi kedua anaknya yang sulit mencari pekerjaan. “Semua itu dilakukan Putin untuk tetap berkuasa,” katanya.
Untuk diketahui, pada referendum yang digelar selama satu pekan, dari 87% suara yang telah dihitung, lebih dari 77% pemilih dalam referendum tersebut mendukung reformasi konstitusi. Menurut keterangan Komisi Pemilihan Umum, jumlah pemilih yang memberikan suara mereka mencapai 64% dari seluruh pemilih yang terdaftar.
Referendum yang berlangsung selama tujuh hari itu tidak mendapat pengawasan secara independen dan salinan konstitusi baru sudah beredar di toko-toko buku dalam periode tersebut. Sebelum pemungutan suara berakhir, kementerian dalam negeri telah menyatakan tidak ada pelanggaran yang bisa memengaruhi hasil.
Dalam pandangan lain, Gleb Pavlovsky, pakar politik Rusia dan mantan konsultan politik Kremlin, mengungkapkan Kremlin akan mendapatkan kekuasaan dengan mudah dan tidak perlu menganggap penting strategi yang dilakukan kubu oposisi. “Rakyat bisa jadi masih marah dengan pemerintah, tetapi mereka tidak memiliki alternatif lain selain Putin,” kata Pavlovksy seperti dilansir Al-Jazeera.
Hal berbeda juga diungkapkan analis politik di Moskow, Ekaterina Schulmann. Dia memperingatkan bahwa referendum justru akan gagal untuk memperkuat kekuasaan Putin. Publik sudah menyadari bahwa dampak virus corona sudah sangat merugikan rakyat. “Saya pikir pemilu tidak akan mampu melegitimasi siapa pun,” katanya.
Adapun kubu oposisi Rusia juga tak bisa bertindak banyak. Mereka hanya bisa beretorika. Pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny, mengkritik referendum tersebut sebagai upaya populis untuk mendesain Putin (67) agar bisa menjadi presiden seumur hidup. “Hasil referendum sebagai ‘kebohongan besar’ yang tidak mencerminkan pendapat publik yang sebenarnya di Rusia,” katanya. (Baca juga: Warga Rusia Dukung Amandemen, Putin Berkuasa hingga 2036)
Svetlana (58) seorang guru bahasa Inggris, mengatakan dirinya tidak mendukung perubahan konstitusi. Dia menginginkan pemimpin yang lebih baik bagi kedua anaknya yang sulit mencari pekerjaan. “Semua itu dilakukan Putin untuk tetap berkuasa,” katanya.
Untuk diketahui, pada referendum yang digelar selama satu pekan, dari 87% suara yang telah dihitung, lebih dari 77% pemilih dalam referendum tersebut mendukung reformasi konstitusi. Menurut keterangan Komisi Pemilihan Umum, jumlah pemilih yang memberikan suara mereka mencapai 64% dari seluruh pemilih yang terdaftar.
Referendum yang berlangsung selama tujuh hari itu tidak mendapat pengawasan secara independen dan salinan konstitusi baru sudah beredar di toko-toko buku dalam periode tersebut. Sebelum pemungutan suara berakhir, kementerian dalam negeri telah menyatakan tidak ada pelanggaran yang bisa memengaruhi hasil.
Lihat Juga :
