Dilarang Kibarkan Bendera Saat Tampil di Malaysia, Ratu Kecantikan Taiwan Menangis

TAIPEI - Taiwan menuduh China menekan penyelenggara acara perdagangan Malaysia untuk melarang ratu kecantikan Taiwan mengibarkan bendera negara pulau itu di atas panggung.

Miss Taiwan, Kao Man-jung difoto tengah menangis ketika kontestan lain dalam kontes kecantikan muncul di panggung selama upacara pembukaan Kongres Dunia tentang Inovasi dan Teknologi (WCIT) 2022 pada Selasa (13/9/2022), menurut pihak berwenang Taiwan.



"China menekan penyelenggara Malaysia untuk melarang Nona Kao mengibarkan bendera nasional kami di atas panggung," kata Kementerian Luar Negeri Taiwan, Rabu (14/9/2022), seperti dikutip dari AFP.

Kementerian itu juga menambahkan, bahwa pihaknya telah menginstruksikan kantor perwakilannya di Malaysia untuk mengajukan keluhan resmi kepada penyelenggara.

Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan, penindasan seperti itu "hanya akan membuat orang Taiwan dan komunitas internasional semakin jijik" dan menuduh Beijing melakukan "tindakan keji".



Media Taiwan melaporkan bahwa Kao dihentikan tepat saat dia hendak naik ke atas panggung, sementara kontestan lain terlihat mengibarkan bendera negara mereka. AFP telah menghubungi WCIT untuk meminta komentar.

Sebelumnya di masa lalu, sejumlah selebriti dunia, termasuk bintang pop Amerika Serikat (AS) Madonna dan Katy Perry telah memicu kemarahan di China karena menunjukkan bendera Taiwan, yang dipandang Beijing sebagai bentuk dukungan untuk kemerdekaan pulau itu.

Pada tahun 2016, seorang penyanyi K-pop Taiwan remaja dipaksa untuk meminta maaf karena mengibarkan bendera selama siaran online, yang memicu kemarahan di China dan tuduhan bahwa dia adalah seorang advokat kemerdekaan.



Video permintaan maafnya menjadi viral pada hari pemilihan presiden Taiwan 2016, di mana pulau itu memilih Tsai Ing-wen sebagai pemimpin wanita pertama dalam kemenangan telak.

China menangguhkan semua komunikasi dengan Taiwan setelah kemenangannya dan telah meningkatkan tekanan militer karena pemerintahnya tidak menganggap pulau itu sebagai bagian dari China.

Beijing menganggap pulau demokrasi yang diperintah sendiri itu sebagai bagian dari wilayahnya yang akan direbut suatu hari nanti, dengan paksa jika diperlukan.