AS: Rusia Akan Beli Roket dan Peluru Artileri dari Korea Utara

WASHINGTON - Kementerian Pertahanan Rusia sedang dalam proses pembelian jutaan roket dan peluru artileri dari Korea Utara untuk pertempuran yang sedang berlangsung di Ukraina . Demikian temuan terbaru intelijen Amerika Serikat (AS) yang baru dirilis.

Seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan bahwa fakta Rusia beralih ke negara terisolasi Korea Utara menunjukkan bahwa militer Rusia terus menderita kekurangan pasokan yang parah di Ukraina, karena bagian dari kontrol dan sanksi ekspor.

Pejabat intelijen AS percaya bahwa Rusia dapat membeli peralatan militer tambahan Korea Utara di masa depan. Temuan intelijen AS ini pertama kali dilaporkan oleh The New York Times yang dikutip The Associated Press, Selasa (6/9/2022).

Pejabat AS itu tidak merinci berapa banyak persenjataan yang ingin dibeli Rusia dari Korea Utara.

Temuan itu muncul setelah pemerintahan Biden baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa militer Rusia pada Agustus lalu menerima pengiriman drone buatan Iran untuk digunakan di medan perang Ukraina.

Gedung Putih pekan lalu mengatakan bahwa Rusia telah menghadapi masalah teknis dengan drone buatan Iran yang diperoleh dari Teheran pada Agustus untuk digunakan dalam perangnya dengan Ukraina.



Rusia mengambil kendaraan udara tak berawak Mohajer-6 dan Shahed-series selama beberapa hari bulan lalu sebagai bagian dari apa yang dikatakan pemerintahan Biden kemungkinan merupakan bagian dari rencana Rusia untuk memperoleh ratusan UAV Iran untuk digunakan di Ukraina.

Korea Utara telah berusaha untuk mempererat hubungannnya dengan Rusia karena sebagian besar Eropa dan Barat telah menarik diri. Pyongyang juga menyalahkan AS atas krisis Ukraina dan mengecam “kebijakan hegemonik” Barat sebagai pembenaran tindakan militer Rusia di Ukraina untuk melindungi dirinya sendiri.

Korea Utara juga telah mengisyaratkan minatnya untuk mengirim pekerja konstruksi untuk membantu membangun kembali wilayah yang diduduki Rusia di timur negara itu.



Duta Besar Korea Utara untuk Moskow baru-baru ini bertemu dengan utusan dari dua wilayah separatis yang didukung Rusia di wilayah Donbas Ukraina dan menyatakan optimisme tentang kerja sama di bidang migrasi tenaga kerja, mengutip pelonggaran kontrol perbatasan pandemi di negaranya.

Pada bulan Juli, Korea Utara menjadi satu-satunya negara selain Rusia dan Suriah yang mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk, yang selanjutnya bersekutu dengan Rusia atas konflik di Ukraina.

Ekspor senjata Korea Utara ke Rusia akan menjadi pelanggaran terhadap resolusi PBB yang melarang negara itu mengekspor atau mengimpor senjata dari negara lain. Kemungkinan pengiriman pekerja ke wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina juga akan melanggar resolusi PBB yang mengharuskan semua negara anggota untuk memulangkan semua pekerja Korea Utara dari tanah mereka pada tahun 2019.

Ada kecurigaan bahwa China dan Rusia belum sepenuhnya menegakkan sanksi PBB terhadap Korea Utara, memperumit upaya pimpinan AS untuk mencabut senjata nuklir Korea Utara.

Langkah provokatif oleh Korea Utara datang ketika pemerintahan Biden menjadi semakin khawatir tentang peningkatan aktivitas Korea Utara dalam mengejar senjata nuklir.

Korea Utara telah menguji coba lebih dari 30 rudal balistik tahun ini, termasuk penerbangan pertama rudal balistik antarbenua sejak 2017, ketika pemimpin Kim Jong Un mendorong untuk memajukan persenjataan nuklirnya meskipun ada tekanan dan sanksi yang dipimpin AS.

AS telah sering menurunkan dan mengungkapkan temuan intelijen selama perang di Ukraina untuk menyoroti rencana operasi misinformasi Rusia atau untuk menyoroti kesulitan Moskow dalam menuntut perang. Militer Ukraina yang lebih kecil telah melakukan perlawanan keras terhadap pasukan Rusia yang secara militer lebih unggul.

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kim Jong-un baru-baru ini bertukar surat di mana mereka berdua menyerukan kerja sama komprehensif dan strategis serta taktis antara kedua negara. Moskow, pada bagiannya, telah mengeluarkan pernyataan yang mengutuk kebangkitan latihan militer skala besar antara AS dan Korea Selatan tahun ini, yang dilihat Korea Utara sebagai latihan invasi.



Rusia, bersama dengan China, juga telah menyerukan pelonggaran sanksi PBB yang dijatuhkan pada Korea Utara atas uji coba nuklir dan misilnya. Kedua negara adalah anggota Dewan Keamanan PBB, yang telah menyetujui total 11 putaran sanksi terhadap Korea Utara sejak tahun 2006.

Pada bulan Mei, Rusia dan China memveto upaya pimpinan AS untuk menjatuhkan sanksi ekonomi baru terhadap Korea Utara atas uji coba rudal tingkat tinggi tahun ini.

Beberapa ahli mengatakan bahwa Kim Jong-un kemungkinan dapat memperkuat tekadnya untuk mempertahankan senjata nuklirnya karena dia mungkin berpikir serangan Rusia terjadi karena Ukraina telah menandatangani senjata nuklirnya.

Hubungan antara Moskow dan Pyongyang kembali ke pondasi Korea Utara tahun 1948, ketika pejabat Soviet mengangkat nasionalis muda yang ambisius Kim Il-sung, mendiang kakek Kim Jong-un, sebagai penguasa pertama negara itu. Sejak itu, pengiriman bantuan Soviet sangat penting dalam menjaga ekonomi Korea Utara bertahan selama beberapa dekade sebelum disintegrasi Uni Soviet pada awal 1990-an.

Moskow sejak itu menjalin hubungan diplomatik formal dengan Seoul sebagai bagian dari harapannya untuk menarik investasi Korea Selatan dan membiarkan aliansi militer era Soviet dengan Korea Utara berakhir. Tetapi setelah terpilih pada tahun 2000, Putin secara aktif berusaha memulihkan hubungan negaranya dengan Korea Utara dalam apa yang dilihat sebagai upaya untuk mendapatkan kembali wilayah pengaruh tradisionalnya dan mengamankan lebih banyak sekutu untuk menghadapi AS dengan lebih baik.