Selat Taiwan Memanas Gara-gara Kunjungan Pelosi, Apa Itu Kebijakan Satu China?
loading...
Selat Taiwan memanas gara-gara kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi, apa itu kebijakan Satu China?. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Ketegangan menyelimuti Selat Taiwan setelah Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi memutuskan untuk mengunjung Taipei awal Agustus lalu. Beijing menilai keputusan Pelosi itu telah melanggar kebijakan Satu China karena menganggap kunjungan itu sebagai bentuk dukungan AS untuk kemerdekaan Taiwan.
Lalu apa sebenarnya kebijakan Satu China itu?
Dikutip dari BBC, Sabtu (13/8/2022), kebijakan 'Satu China' adalah pengakuan diplomatik atas posisi China bahwa hanya ada satu pemerintah China. Di bawah kebijakan tersebut, AS mengakui dan memiliki hubungan formal dengan China daripada pulau Taiwan, yang dilihat China sebagai provinsi yang memisahkan diri untuk dipersatukan kembali dengan daratan suatu hari nanti.
Kebijakan Satu China adalah landasan utama hubungan Beijing-Washington. Ini juga merupakan landasan mendasar dari pembuatan kebijakan dan diplomasi China. Namun, ini berbeda dari prinsip Satu China, di mana China menegaskan Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari satu China untuk dipersatukan kembali suatu hari nanti.
Kebijakan AS bukanlah pengesahan posisi Beijing dan memang sebagai bagian dari kebijakan, Washington mempertahankan hubungan "tidak resmi yang kuat" dengan Taiwan, termasuk melanjutkan penjualan senjata ke pulau itu sehingga dapat mempertahankan diri.
Meskipun pemerintah Taiwan mengklaim sebagai negara merdeka yang secara resmi disebut "Republik China", negara mana pun yang menginginkan hubungan diplomatik dengan China daratan harus memutuskan hubungan resmi dengan Taipei.
Hal ini mengakibatkan isolasi diplomatik Taiwan dari komunitas internasional.
Baca Juga: Tensi Tinggi Gara-gara Kunjungan Pelosi
Bagaimana itu terjadi?
Kebijakan tersebut dapat ditelusuri kembali ke tahun 1949 dan berakhirnya perang saudara China. Kelompok nasionalis yang kalah, juga dikenal sebagai Kuomintang, mundur ke Taiwan dan menjadikannya pusat pemerintahan mereka. Sedangkan kelompok Komunis yang menang mulai memerintah daratan sebagai Republik Rakyat China. Kedua belah pihak mengatakan mereka mewakili seluruh China.
Lalu apa sebenarnya kebijakan Satu China itu?
Dikutip dari BBC, Sabtu (13/8/2022), kebijakan 'Satu China' adalah pengakuan diplomatik atas posisi China bahwa hanya ada satu pemerintah China. Di bawah kebijakan tersebut, AS mengakui dan memiliki hubungan formal dengan China daripada pulau Taiwan, yang dilihat China sebagai provinsi yang memisahkan diri untuk dipersatukan kembali dengan daratan suatu hari nanti.
Kebijakan Satu China adalah landasan utama hubungan Beijing-Washington. Ini juga merupakan landasan mendasar dari pembuatan kebijakan dan diplomasi China. Namun, ini berbeda dari prinsip Satu China, di mana China menegaskan Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari satu China untuk dipersatukan kembali suatu hari nanti.
Kebijakan AS bukanlah pengesahan posisi Beijing dan memang sebagai bagian dari kebijakan, Washington mempertahankan hubungan "tidak resmi yang kuat" dengan Taiwan, termasuk melanjutkan penjualan senjata ke pulau itu sehingga dapat mempertahankan diri.
Meskipun pemerintah Taiwan mengklaim sebagai negara merdeka yang secara resmi disebut "Republik China", negara mana pun yang menginginkan hubungan diplomatik dengan China daratan harus memutuskan hubungan resmi dengan Taipei.
Hal ini mengakibatkan isolasi diplomatik Taiwan dari komunitas internasional.
Baca Juga: Tensi Tinggi Gara-gara Kunjungan Pelosi
Bagaimana itu terjadi?
Kebijakan tersebut dapat ditelusuri kembali ke tahun 1949 dan berakhirnya perang saudara China. Kelompok nasionalis yang kalah, juga dikenal sebagai Kuomintang, mundur ke Taiwan dan menjadikannya pusat pemerintahan mereka. Sedangkan kelompok Komunis yang menang mulai memerintah daratan sebagai Republik Rakyat China. Kedua belah pihak mengatakan mereka mewakili seluruh China.
Lihat Juga :
