Kelompok HAM Kritik Skema Pemerintah Inggris Tangani Pengungsi Afghanistan

LONDON - Kegagalan dua skema pemerintah Inggris untuk memukimkan kembali pengungsi dari Afghanistan telah memaksa banyak orang untuk mengambil rute berbahaya untuk mencoba mencapai keselamatan.

Seperti dilaporkan Arab News, Senin (8/8/2022), kebijakan Relokasi dan Bantuan Afghanistan dan Skema Pemukiman Kembali Warga Afghanistan dimaksudkan untuk membantu puluhan ribu orang mencapai Inggris setelah Afghanistan diambil alih oleh Taliban setahun yang lalu.



Tetapi, pengarahan kepada Parlemen yang menampilkan pernyataan dari 9 kelompok hak asasi manusia (HAM) menggambarkan keduanya sebagai "pembatasan yang tidak dapat dibenarkan". Kondisi ini telah membuat banyak orang terdampar dan menyebabkan peningkatan orang yang mencoba memasuki Inggris secara ilegal.

Pengarahan tersebut, yang disusun oleh kelompok-kelompok HAM, termasuk Human Rights Watch, mengatakan bahwa penerjemah dan guru termasuk di antara mereka yang dikhianati oleh kegagalan skema tersebut.

“Setahun sejak penarikan Inggris dari Afghanistan, skema (ARAP) masih belum berfungsi dengan baik dan dirusak oleh masalah substantif dan prosedural yang sedang berlangsung,” kata briefing itu.

Adam Smith International memiliki 250 staf di Afghanistan, membantu melaksanakan proyek bantuan, yang diterapkan melalui skema ARAP untuk pindah ke Inggris. Namun, hanya 24 yang menerima izin - sesuatu yang dikatakan direktur grup, Daniel Pimlott, "memalukan."



Sekelompok 109 guru yang bekerja untuk British Council di Afghanistan masih terjebak di negara itu, meskipun diberikan izin untuk mengajukan pemukiman kembali, tanpa ada cara untuk melarikan diri.

Joseph Seaton, mantan manajer Inggris dan wakil direktur British Council Afghanistan, mengatakan: “Kegagalan British Council dan pemerintah Inggris untuk memastikan keselamatan guru mereka telah secara besar-besaran menodai pekerjaan besarnya di negara tersebut.”