Pasca Kritikan Blinken, Tunisia Panggil Utusan Khusus AS

TUNIS - Menteri Luar Negeri Tunisia , Othman Jerandi memanggil Natasha Franceschi, kuasa usaha Amerika Serikat (AS). Langkah itu dilakukan setelah Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengkritik suara konstitusional Tunisia. Blinken juga menyuarakan keprihatinan tentang demokrasi negara itu.

Kementerian Luar Negeri Tunisia mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa mereka telah memanggil Franceschi, yang saat ini menjadi pejabat tinggi di kedutaan AS, ke markas besarnya atas pernyataan baru-baru ini oleh Blinken dan calon duta besar Amerika, Joey Hood.



"Jerandi mengatakan kepada Franceschi bahwa pernyataan itu mewakili "campur tangan yang tidak dapat diterima dalam urusan internal nasional," sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri Tunisia, seperti dikutip dari Arab News, Jumat (29/7/2022).

“Dia juga mengungkapkan "keheranan" atas kritik pejabat AS, yang menurutnya sama sekali tidak mencerminkan realitas situasi di Tunisia," lanjut pernyataan itu.

Beberapa jam sebelum memanggil Franceschi, Menlu Jerandi telah bertemu dengan Presiden Kais Saied, yang menyatakan "penolakannya terhadap segala bentuk campur tangan dalam urusan internal negara."

Kritikan Blinken ditujukan pada kondisi demokrasi di Tunisia setahun terakhir.
"Tunisia telah mengalami erosi yang mengkhawatirkan dari norma-norma demokrasi selama setahun terakhir dan membalikkan banyak keuntungan rakyat Tunisia yang diperoleh dengan susah payah sejak 2011," kata Blinken, merujuk pada revolusi 2011 yang memperkenalkan demokrasi.



"Proses reformasi yang inklusif dan transparan sangat penting untuk memulihkan kepercayaan jutaan rakyat Tunisia yang tidak berpartisipasi dalam referendum baru-baru ini atau menentang konstitusi baru," kata Blinken di Twitter.

Sementara Hood mengatakan kepada Komite Urusan Luar Negeri Senat dalam sebuah dengar pendapat pada hari Rabu, bahwa Tunisia baru-baru ini "mengalami erosi yang mengkhawatirkan dari norma-norma demokrasi dan kebebasan mendasar."

Para pejabat AS mengkritik referendum konstitusi baru, yang disetujui Senin oleh hampir 95% pemilih, meskipun dengan jumlah pemilih hanya 30,5%. Konstitusi baru memberikan kekuasaan yang hampir tak terbatas kepada presiden.

Pemerintah AS menjadi kritis terhadap Saied, yang membubarkan parlemen pada 25 Juli tahun lalu. Dia juga menguasai pengadilan dan komisi pemilihan, dengan mengatakan negara itu tidak dapat diatur.