Rusia Peringatkan Finlandia Soal Pangkalan Militer NATO

MOSKOW - Walikota Lappeenranta, kota kecil Finlandia yang dekat dengan perbatasan dengan Rusia, akan menempatkan wilayahnya di mata Rusia dengan menjadi tuan rumah pangkalan militer NATO.

Peringatan itu diungkapkan Ketua Duma Negara Rusia, Vyacheslav Volodin, pada Senin (4/7/2022).

Volodin mengomentari cerita yang diterbitkan media Finlandia tentang kota perbatasan yang mengharapkan peningkatan investasi setelah negara itu bergabung dengan blok militer NATO pimpinan Amerika Serikat (AS).



Walikota Lappeenranta, Kimmo Jarva, mengisyaratkan kotanya ingin menjadi tuan rumah pangkalan militer.

Badan penyiar Finlandia Yle mengutip Jarva yang mengatakan aksesi formal ke NATO akan membawa "rasa aman" kepada orang-orang dan bisnis di wilayah Karelia Selatan.

Ketua Duma Negara Rusia mengatakan walikota keliru tentang cara kerja keamanan, karena fakta infrastruktur militer akan menjadi sasaran pertama jika konflik antara kedua negara pecah.



“Menjadi tuan rumah pangkalan NATO tidak akan melindungi Finlandia atau Swedia. Sebaliknya, itu akan mengekspos serangan terhadap penduduk kota-kota yang menjadi tuan rumah infrastruktur militer,” ungkap Volodin di media sosial.

Lappeenranta, dengan populasi sekitar 70.000 jiwa, terletak 20 km dari perbatasan Rusia.

Finlandia dan Swedia mendaftar untuk bergabung dengan NATO awal tahun ini, dan diharapkan segera menjadi anggota penuh, setelah semua negara anggota saat ini meratifikasi aksesi mereka.

Kedua negara memutuskan tradisi netralitas yang telah lama mereka pegang untuk bergabung dengan organisasi tersebut, mengklaim itu perlu karena operasi militer Rusia di Ukraina.

Pemerintah kedua negara telah menyatakan mereka tidak akan diwajibkan untuk menjadi tuan rumah pangkalan NATO atau senjata nuklir di tanah mereka.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, dengan alasan kegagalan Kiev mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberi wilayah Donetsk dan Lugansk status khusus di dalam negara Ukraina.

Protokol, yang ditengahi Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014. Mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko sejak itu mengakui tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.