Pelapor Khusus PBB: Junta Myanmar Siksa dan Bunuh Anak-anak

YANGON - Puluhan anak telah tewas di Myanmar sejak kudeta tahun lalu. Anak-anak itu tak hanya tewas dalam baku tembak konflik, tetapi juga menjadi sasaran yang disengaja dari militer.

“Anak-anak di bawah umur dipukuli dan ditikam, serta kuku jari atau giginya dicabut selama interogasi. Sementara beberapa orang dipaksa untuk menjalani eksekusi,” sebut laporan dari Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar, Tom Andrews.

Baca: Disebut Rezim Militer Tidak Sah oleh Prancis, Junta Myanmar Murka

Junta militer Myanmar telah berulang kali mengecam PBB dan negara-negara Barat karena campur tangan dan menolak tuduhan bahwa mereka melakukan kekejaman. Seorang juru bicara militer tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar pada hari Selasa.

Berdasarkan kontribusi dari badan-badan PBB, kelompok-kelompok kemanusiaan dan HAM, serta organisasi masyarakat sipil, laporan itu mengatakan 250.000 anak-anak terlantar akibat pertempuran, dan sedikitnya 382 tewas atau cacat, termasuk oleh serangan udara atau artileri berat.

"Serangan tanpa henti Junta terhadap anak-anak menggarisbawahi kebobrokan dan kesediaan para jenderal untuk menimbulkan penderitaan besar pada korban yang tidak bersalah dalam upayanya untuk menundukkan rakyat," kata Andrews dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters.

Baca: Junta Myanmar Dituduh Bakar Ratusan Rumah di Tiga Desa

Apa yang dilakukan Junta Militer Myanmar terhadap anak-anak disebut sebagai tindakan kejahatan perang. "Serangan junta terhadap anak-anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang," lanjutnya.

PBB telah menerima informasi dari 142 anak-anak yang disiksa oleh tentara, polisi dan milisi pro-tentara, kata laporan Andrews. Muncul pula laporan tentang peningkatan perekrutan pekerja anak, termasuk oleh pejuang anti-junta.



Andrews mengatakan, dunia harus mengambil tindakan terkoordinasi untuk mengisolasi junta secara finansial dan berkomitmen untuk "peningkatan dramatis" dalam bantuan kemanusiaan. “Anggota PBB harus menanggapi krisis di Myanmar dengan urgensi yang sama seperti mereka menanggapi krisis di Ukraina," tegasnya.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan awal tahun lalu dan melancarkan tindakan keras terhadap lawan-lawannya. Sikap ini memicu reaksi keras oleh kelompok-kelompok perlawanan yang baru dibentuk.