Rusia Ancam Lenyapkan Polandia karena Usul Kerahkan Nuklir Barat ke Ukraina
Senin, 13 Juni 2022 - 07:04 WIB
loading...
Rusia mengancam akan melenyapkan Polandia setelah pejabat Warsawa usul agar senjata nuklir Barat dikerahkan ke Ukraina. Foto/REUTERS
A
A
A
MOSKOW - Pejabat Polandia mengusulkan kepada negara-negara Barat untuk mengerahkan senjata nuklir ke Ukraina di tengah perangnya dengan Rusia . Moskow menyebutnya ide gila dan mengancam akan melenyapkan Warsawa.
"Gagasan memasok senjata nuklir ke Ukraina di tengah konflik sama dengan memprovokasi konflik nuklir di pusat Eropa dan benar-benar gila," kata Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin pada hari Minggu.
Reaksi Moskow itu sebagai respons atas pernyataan anggota Parlemen yang juga mantan menteri luar negeri Polandia, Radoslaw Sikorski. Dia mengatakan bahwa Barat memiliki hak untuk melakukannya.
Baca juga: Ajudan Zelensky: Hari Tak Biasa, 600 Tentara Ukraina Terbunuh dalam Sehari
“Dengan anggota Parlemen seperti itu, Eropa akan memiliki masalah yang jauh lebih serius daripada yang mereka hadapi hari ini– pengungsi, rekor inflasi, krisis energi,” kata Volodin.
"Sikorski memicu konflik nuklir di pusat Eropa. Dia tidak memikirkan masa depan baik Ukraina maupun Polandia. Jika proposalnya terwujud, negara-negara ini akan lenyap, bersama dengan seluruh Eropa," ujarnya, seperti dikutip Pravda, Senin (13/6/2022).
Volodin juga mempertanyakan kesehatan mental diplomat veteran Polandia itu, menyarankan agar diplomat tersebut diperiksa oleh seorang psikiater, menyerahkan mandat Anggota Parlemen-nya, dan tinggal di rumah di bawah pengawasan mulai sekarang.
“Justru karena orang-orang seperti Sikorski, tidak hanya diperlukan untuk membebaskan Ukraina dari ideologi Nazi, tetapi juga demiliterisasi, memastikan status non-nuklir negara itu,” ujar pejabat Rusia tersebut.
Sikorski, yang memimpin Kementerian Luar Negeri Polandia antara 2007 dan 2014, melontarkan gagasan itu dalam sebuah wawancara dengan Espreso TV Ukraina pada hari Sabtu.
Diplomat itu menuduh Rusia melanggar Memorandum Budapest 1994, sebuah perjanjian kerangka kerja yang ditandatangani oleh Ukraina, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, di mana Kiev menyerahkan persenjataan nuklir yang diwarisinya setelah runtuhnya Uni Soviet dengan imbalan jaminan keamanan dan keuntungan ekonomi.
“Barat memiliki hak untuk memberikan hulu ledak nuklir kepada Ukraina sehingga bisa melindungi kemerdekaannya,” klaim Sikorski.
Pernyataan politisi tersebut menggemakan pernyataan yang dibuat oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sesaat sebelum konflik pecah pada 24 Februari. Berbicara pada konferensi keamanan di Munich, Jerman, Zelensky menyarankan agar Ukraina melepaskan status non-nuklirnya, karena perjanjian 1994 "tidak berfungsi".
“Ukraina menerima jaminan keamanan sebagai imbalan atas pembuangan potensi nuklir terbesar ketiga di dunia. Kami tidak memiliki senjata seperti itu. Kami juga tidak memiliki jaminan,” kata Zelensky saat itu.
Kiev telah berulang kali menuduh Moskow melanggar Memorandum Budapest setelah Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia di tengah kudeta di Kiev pada tahun 2014.
Namun, Moskow secara konsisten menolak klaim tersebut, bersikeras bahwa dokumen 1994 tidak mewajibkan Rusia untuk memaksa sebagian dari rakyat Ukraina untuk tinggal di dalam negeri.
"Gagasan memasok senjata nuklir ke Ukraina di tengah konflik sama dengan memprovokasi konflik nuklir di pusat Eropa dan benar-benar gila," kata Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin pada hari Minggu.
Reaksi Moskow itu sebagai respons atas pernyataan anggota Parlemen yang juga mantan menteri luar negeri Polandia, Radoslaw Sikorski. Dia mengatakan bahwa Barat memiliki hak untuk melakukannya.
Baca juga: Ajudan Zelensky: Hari Tak Biasa, 600 Tentara Ukraina Terbunuh dalam Sehari
“Dengan anggota Parlemen seperti itu, Eropa akan memiliki masalah yang jauh lebih serius daripada yang mereka hadapi hari ini– pengungsi, rekor inflasi, krisis energi,” kata Volodin.
"Sikorski memicu konflik nuklir di pusat Eropa. Dia tidak memikirkan masa depan baik Ukraina maupun Polandia. Jika proposalnya terwujud, negara-negara ini akan lenyap, bersama dengan seluruh Eropa," ujarnya, seperti dikutip Pravda, Senin (13/6/2022).
Volodin juga mempertanyakan kesehatan mental diplomat veteran Polandia itu, menyarankan agar diplomat tersebut diperiksa oleh seorang psikiater, menyerahkan mandat Anggota Parlemen-nya, dan tinggal di rumah di bawah pengawasan mulai sekarang.
“Justru karena orang-orang seperti Sikorski, tidak hanya diperlukan untuk membebaskan Ukraina dari ideologi Nazi, tetapi juga demiliterisasi, memastikan status non-nuklir negara itu,” ujar pejabat Rusia tersebut.
Sikorski, yang memimpin Kementerian Luar Negeri Polandia antara 2007 dan 2014, melontarkan gagasan itu dalam sebuah wawancara dengan Espreso TV Ukraina pada hari Sabtu.
Diplomat itu menuduh Rusia melanggar Memorandum Budapest 1994, sebuah perjanjian kerangka kerja yang ditandatangani oleh Ukraina, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, di mana Kiev menyerahkan persenjataan nuklir yang diwarisinya setelah runtuhnya Uni Soviet dengan imbalan jaminan keamanan dan keuntungan ekonomi.
“Barat memiliki hak untuk memberikan hulu ledak nuklir kepada Ukraina sehingga bisa melindungi kemerdekaannya,” klaim Sikorski.
Pernyataan politisi tersebut menggemakan pernyataan yang dibuat oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sesaat sebelum konflik pecah pada 24 Februari. Berbicara pada konferensi keamanan di Munich, Jerman, Zelensky menyarankan agar Ukraina melepaskan status non-nuklirnya, karena perjanjian 1994 "tidak berfungsi".
“Ukraina menerima jaminan keamanan sebagai imbalan atas pembuangan potensi nuklir terbesar ketiga di dunia. Kami tidak memiliki senjata seperti itu. Kami juga tidak memiliki jaminan,” kata Zelensky saat itu.
Kiev telah berulang kali menuduh Moskow melanggar Memorandum Budapest setelah Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia di tengah kudeta di Kiev pada tahun 2014.
Namun, Moskow secara konsisten menolak klaim tersebut, bersikeras bahwa dokumen 1994 tidak mewajibkan Rusia untuk memaksa sebagian dari rakyat Ukraina untuk tinggal di dalam negeri.
(min)
Lihat Juga :
