Rusia Kritik Keputusan Prancis Akhiri Operasi Penumpasan Pemberontak di Mali
loading...
Rusia Kritik Keputusan Prancis Akhiri Operasi Penumpasan Pemberontak di Mali
A
A
A
MOSKOW - Keputusan Prancis untuk mengakhiri Operasi Barkhane dan menarik pasukan dari gugus tugas Takuba tidak berkontribusi pada pemulihan keamanan di Mali. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Rusia , Sergey Lavrov, Jumat (20/5/2022).
Menurut Lavrov, penghentian operasi itu menciptakan bahaya munculnya "kantong-kantong anarki," di mana gerilyawan yang telah bersiap untuk tindakan semacam itu, akan beroperasi tanpa hambatan.
Baca: Protes Invasi Rusia, Wakil AS dan 4 Negara Lain Tinggalkan Pertemuan APEC
"Ini mengancam integritas teritorial negara, seperti yang telah kami katakan berulang kali kepada rekan-rekan Prancis kami," kata Lavrov pada konferensi pers di Moskow, setelah pertemuan dengan mitranya dari Mali, Abdulaye Diop.
Lavrov menyebut ketidakpuasan otoritas Prancis mengenai sikap Mali untuk mencari bantuan keamanan dari struktur eksternal sebagai "kekambuhan pemikiran kolonial". Ia menambahkan bahwa "sudah waktunya bagi orang Eropa untuk menyingkirkannya (pemikiran kolonial)."
"Penyelesaian krisis politik internal di Afrika harus dilakukan terutama oleh orang Afrika sendiri dan untuk kepentingan orang Afrika. Dan, tugas komunitas dunia adalah memberi mereka semua dukungan yang diperlukan dalam hal ini," kata Lavrov, seperti dikutip dari Anadolu Agency.
Baca: Moskow Terbitkan Daftar 963 Warga AS yang Dilarang Masuk ke Rusia
Sementara Diop mengatakan, dia membahas situasi di Ukraina dengan Lavrov dan pemerintah Mali berdiri untuk solusi politik untuk krisis tersebut.
“Kami, di Mali, tidak ingin penyelesaian konflik di Ukraina bergantung pada masalah pencabutan sanksi, karena sanksi sepihak adalah ilegal, dan ini tidak mengarah pada penyelesaian situasi. Untuk mendapatkan solusi, perlu untuk menyelesaikan masalah melalui dialog politik," katanya.
Mengenai krisis Libya, Diop mengaku yakin itu bisa diselesaikan melalui pemilihan umum. Dia mengatakan Mali sedang dalam pembicaraan dengan Uni Afrika dan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) tentang masalah ini dan bahwa kompromi dapat dicapai dalam periode sementara.
Baca: Rusia: Sudah Waktunya untuk Hentikan Bantuan Turki ke Pemberontak Suriah
“Akibat intervensi negara-negara Barat di Libya, 60% wilayah sekarang terkena dampak konflik. Dengan mengadakan pemilihan, kita bisa menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.
“Kami sedang berdialog dengan ECOWAS, ada kemajuan, posisi kami menjadi lebih dekat, dan kami percaya bahwa kompromi dapat dicapai berdasarkan masa transisi 24 bulan. Saya pikir ini adalah rencana yang sangat realistis untuk mencapai kesuksesan di masa depan. sejumlah masalah,” katanya.
Menurut Lavrov, penghentian operasi itu menciptakan bahaya munculnya "kantong-kantong anarki," di mana gerilyawan yang telah bersiap untuk tindakan semacam itu, akan beroperasi tanpa hambatan.
Baca: Protes Invasi Rusia, Wakil AS dan 4 Negara Lain Tinggalkan Pertemuan APEC
"Ini mengancam integritas teritorial negara, seperti yang telah kami katakan berulang kali kepada rekan-rekan Prancis kami," kata Lavrov pada konferensi pers di Moskow, setelah pertemuan dengan mitranya dari Mali, Abdulaye Diop.
Lavrov menyebut ketidakpuasan otoritas Prancis mengenai sikap Mali untuk mencari bantuan keamanan dari struktur eksternal sebagai "kekambuhan pemikiran kolonial". Ia menambahkan bahwa "sudah waktunya bagi orang Eropa untuk menyingkirkannya (pemikiran kolonial)."
"Penyelesaian krisis politik internal di Afrika harus dilakukan terutama oleh orang Afrika sendiri dan untuk kepentingan orang Afrika. Dan, tugas komunitas dunia adalah memberi mereka semua dukungan yang diperlukan dalam hal ini," kata Lavrov, seperti dikutip dari Anadolu Agency.
Baca: Moskow Terbitkan Daftar 963 Warga AS yang Dilarang Masuk ke Rusia
Sementara Diop mengatakan, dia membahas situasi di Ukraina dengan Lavrov dan pemerintah Mali berdiri untuk solusi politik untuk krisis tersebut.
“Kami, di Mali, tidak ingin penyelesaian konflik di Ukraina bergantung pada masalah pencabutan sanksi, karena sanksi sepihak adalah ilegal, dan ini tidak mengarah pada penyelesaian situasi. Untuk mendapatkan solusi, perlu untuk menyelesaikan masalah melalui dialog politik," katanya.
Mengenai krisis Libya, Diop mengaku yakin itu bisa diselesaikan melalui pemilihan umum. Dia mengatakan Mali sedang dalam pembicaraan dengan Uni Afrika dan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) tentang masalah ini dan bahwa kompromi dapat dicapai dalam periode sementara.
Baca: Rusia: Sudah Waktunya untuk Hentikan Bantuan Turki ke Pemberontak Suriah
“Akibat intervensi negara-negara Barat di Libya, 60% wilayah sekarang terkena dampak konflik. Dengan mengadakan pemilihan, kita bisa menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.
“Kami sedang berdialog dengan ECOWAS, ada kemajuan, posisi kami menjadi lebih dekat, dan kami percaya bahwa kompromi dapat dicapai berdasarkan masa transisi 24 bulan. Saya pikir ini adalah rencana yang sangat realistis untuk mencapai kesuksesan di masa depan. sejumlah masalah,” katanya.
(esn)
Lihat Juga :
