AS Ingin Persenjatai Ukraina Rudal Canggih yang Bisa Tenggelamkan Kapal Perang Rusia
loading...
A
A
A
Bryan Clark, seorang ahli Angkatan Laut di Hudson Institute, mengatakan 12 hingga 24 rudal anti-kapal seperti Harpoon dengan jangkauan lebih dari 100 km akan cukup untuk mengancam kapal-kapal Rusia dan dapat meyakinkan Moskow untuk mencabut blokade.
"Jika [Presiden Rusia Vladimir] Putin tetap bertahan, Ukraina bisa mengambil kapal terbesar Rusia, karena mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi di Laut Hitam," kata Clark, seperti dikutip Reuters, Jumat (20/5/2022).
Rusia telah menderita kerugian di laut, terutama tenggelamnya kapal penjelajah Moskva, kapal utama armada Laut Hitam-nya.
Para pejabat dan sumber Kongres AS mengatakan beberapa negara sejatinya bersedia mengirim Harpoon ke Ukraina. Tetapi tidak ada yang ingin menjadi negara pertama atau satu-satunya yang melakukannya, karena takut akan pembalasan dari Rusia jika sebuah kapal perang Moskow ditenggelamkan dengan Harpoon.
Pejabat itu mengatakan satu negara sedang mempertimbangkan untuk menjadi yang pertama memasok rudal ke Ukraina. "Begitu negara yang berperlengkapan lengkap, itu berkomitmen untuk mengirim Harpoon, negara lain mungkin akan mengikuti," kata pejabat tersebut.
Naval Strike Missile (NSM) dapat diluncurkan dari pantai Ukraina dan memiliki jangkauan 250 km. Ini juga membutuhkan waktu kurang dari 14 hari pelatihan untuk beroperasi.
Sumber pemerintah AS mengatakan NSM dipandang kurang sulit secara logistik daripada Harpoon, karena sekutu NATO dapat meminjamkan peluncur darat mobile yang tersedia, dan hulu ledak dari Norwegia.
Dua pejabat AS dan sumber Kongres mengatakan Amerika Serikat sedang berusaha mencari cara bagi Ukraina untuk mendapatkan NSM dan peluncur dari sekutu Eropa.
Sumber-sumber Kongres mengatakan opsi lain adalah Norwegia menyumbangkan NSM ke Ukraina, sebuah gagasan yang didukung oleh anggota Parlemen Norwegia. Kementerian Pertahanan Norwegia menolak berkomentar tentang kontribusi tambahan senjata dan peralatan pertahanan apa yang mungkin dipertimbangkan untuk ditawarkan ke Ukraina.
Semua permintaan senjata yang memiliki konten AS seperti Harpoon dan NSM harus disetujui oleh Departemen Luar Negeri AS, yang mengambil panduan dari Gedung Putih.
"Jika [Presiden Rusia Vladimir] Putin tetap bertahan, Ukraina bisa mengambil kapal terbesar Rusia, karena mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi di Laut Hitam," kata Clark, seperti dikutip Reuters, Jumat (20/5/2022).
Rusia telah menderita kerugian di laut, terutama tenggelamnya kapal penjelajah Moskva, kapal utama armada Laut Hitam-nya.
Para pejabat dan sumber Kongres AS mengatakan beberapa negara sejatinya bersedia mengirim Harpoon ke Ukraina. Tetapi tidak ada yang ingin menjadi negara pertama atau satu-satunya yang melakukannya, karena takut akan pembalasan dari Rusia jika sebuah kapal perang Moskow ditenggelamkan dengan Harpoon.
Pejabat itu mengatakan satu negara sedang mempertimbangkan untuk menjadi yang pertama memasok rudal ke Ukraina. "Begitu negara yang berperlengkapan lengkap, itu berkomitmen untuk mengirim Harpoon, negara lain mungkin akan mengikuti," kata pejabat tersebut.
Naval Strike Missile (NSM) dapat diluncurkan dari pantai Ukraina dan memiliki jangkauan 250 km. Ini juga membutuhkan waktu kurang dari 14 hari pelatihan untuk beroperasi.
Sumber pemerintah AS mengatakan NSM dipandang kurang sulit secara logistik daripada Harpoon, karena sekutu NATO dapat meminjamkan peluncur darat mobile yang tersedia, dan hulu ledak dari Norwegia.
Dua pejabat AS dan sumber Kongres mengatakan Amerika Serikat sedang berusaha mencari cara bagi Ukraina untuk mendapatkan NSM dan peluncur dari sekutu Eropa.
Sumber-sumber Kongres mengatakan opsi lain adalah Norwegia menyumbangkan NSM ke Ukraina, sebuah gagasan yang didukung oleh anggota Parlemen Norwegia. Kementerian Pertahanan Norwegia menolak berkomentar tentang kontribusi tambahan senjata dan peralatan pertahanan apa yang mungkin dipertimbangkan untuk ditawarkan ke Ukraina.
Semua permintaan senjata yang memiliki konten AS seperti Harpoon dan NSM harus disetujui oleh Departemen Luar Negeri AS, yang mengambil panduan dari Gedung Putih.
Lihat Juga :
