China Tolak Penyelidikan Dugaan Kejahatan Perang Rusia di Ukraina

JENEWA - China menentang penyelidikan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atas kemungkinan kejahatan perang Rusia di Ukraina . China memberikan suara menolak di tengah kekhawatiran penyelidikan tersebut bermotif politik, bergeser dari sikap sebelumnya yang abstain pada konflik tersebut.

“Kami telah mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir politisasi dan konfrontasi di (dewan) telah meningkat, yang telah sangat mempengaruhi kredibilitas, ketidakberpihakan dan solidaritas,” kata Chen Xu, diplomat tinggi China di kantor PBB di Jenewa, Swiss seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (13/5/2022).

Chen membuat komentarnya sebelum DewanHAM PBB melakukan pemungutan suara pada hari Kamis - dengan margin 33-2 dengan 12 abstain - untuk menyetujui resolusi yang menyerukan penyelidikan kejahatan perang.

Eritrea adalah satu-satunya negara selain China yang memilih menolak. Sedangkan anggota Dewan HAM PBB yang memilih abstain termasuk Armenia, Bolivia, Kamerun, Kuba, India, Kazakhstan, Namibia, Pakistan, Senegal, Sudan, Uzbekistan dan Venezuela.

Investigasi tampaknya hanya akan mencakup tuduhan terhadap Rusia, bukan kejahatan yang diduga dilakukan oleh pasukan Ukraina, dan akan fokus pada peristiwa di wilayah Kiev, Chernigov, Kharkov dan Sumy di Ukraina pada akhir Februari dan awal Maret.

Baca juga: Amerika Serikat: Tidak Ada Nuklir untuk Ukraina

Menurut resolusi tersebut investigasi itu akan dilakukan dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab.

Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Emine Dzheppar mengatakan kepada Dewan HAM PBB daerah-daerah yang berada di bawah kendali Rusia pada awal konflik, yang dimulai pada 24 Februari, telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia paling mengerikan di benua Eropa dalam beberapa dekade.

Sedangkan Duta Besar Moskow untuk PBB di Jenewa, Gennady Gatilov, berpendapat bahwa Barat secara kolektif mengorganisir kekalahan politik untuk menjelekkan Rusia daripada mengatasi penyebab sebenarnya dari krisis Ukraina dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Majelis Umum PBB bulan lalu memilih untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia. China juga memberikan suara menentang dalam kasus itu, tetapi memilih abstain pada resolusi terkait Ukraina lainnya, termasuk kecaman Majelis Umum PBB atas serangan militer Rusia dan teguran Dewan Keamanan PBB terhadap Moskow.

Berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan pada hari Kamis di New York, wakil duta besar China untuk PBB Dai Bing berpendapat bahwa sanksi anti-Rusia akan menjadi bumerang.

Baca juga: Barat Terus Suplai Senjata ke Ukraina, Rusia Kembali Peringatkan Risiko Perang Nuklir

“Sanksi tidak akan membawa perdamaian tetapi hanya akan mempercepat limpahan krisis, memicu krisis pangan, energi, dan keuangan di seluruh dunia,” katanya.

Rusia menyerang Ukraina menyusul kegagalan Kiev untuk menerapkan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan akhirnya Moskow memberikan pengakuan atas republik Donbass, Donetsk dan Lugansk.

Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Perancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat (AS).

Kiev sendiri menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.

Baca juga: Bos Pentagon: Putin Tahu Perang dengan NATO Akan Kalah