Rusia: Uni Eropa Hidup dengan Hukum Rimba

MOSKOW - Merebut cadangan devisa Rusia akan menjadi tindakan "pelanggaran hukum sepenuhnya" dan akan merusak dasar hubungan internasional.

Pernyataan itu diungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko, mengomentari gagasan yang dilontarkan diplomat top Uni Eropa Josep Borell.

Dalam wawancara baru-baru ini dengan FT, Borrell menyarankan untuk menyita cadangan devisa Rusia dan menggunakannya untuk menutupi biaya pembangunan kembali Ukraina setelah konflik berakhir.



Menanggapi pernyataan ini, Grushko mengatakan kepada RIA Novosti bahwa, "Nafsu makan datang dengan makan dan penyitaan aset oleh UE akan menjadi pelanggaran hukum total, penghancuran dasar hubungan internasional."



Menurut pendapat Grushko, “Keputusan seperti itu, jika diambil, akan memukul Eropa sendiri, memukul sistem keuangan modern dan merusak kepercayaan di Eropa dan Barat pada umumnya.”



“Ini hukum rimba,” tegas dia.

Dalam mengemukakan gagasan itu, Borrell merujuk pada preseden Presiden AS Joe Biden yang telah menyisihkan miliaran aset bank sentral Afghanistan untuk digunakan demi kepentingan rakyat Afghanistan.

“Kita memiliki uang di kantong kita, dan seseorang harus menjelaskan kepada saya mengapa itu baik untuk uang Afghanistan dan tidak baik untuk uang Rusia,” ujar kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa.

Dia menambahkan bahwa salah satu pertanyaan kunci yang harus dijawab dunia adalah siapa yang akan membayar “jumlah uang yang luar biasa” yang dibutuhkan untuk rekonstruksi Ukraina.

Sejak awal operasi militer Rusia di Ukraina pada akhir Februari, setengah dari cadangan devisa internasional Rusia, sekitar USD300 miliar, telah dibekukan sebagai bagian dari sanksi Barat.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan Moskow tidak dapat memperkirakan perkembangan ini dan pembekuan, menurut pendapatnya, pada dasarnya merupakan pencurian.

Rusia menyerang negara tetangganya menyusul kegagalan Ukraina menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, yang ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass, Donetsk dan Lugansk.

Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan NATO.

Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.