G7 Bersumpah Tak akan Biarkan Rusia Menang di Ukraina

PARIS - Grup Tujuh (G7) yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat (AS), mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam aksi militer Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina.

Tujuh negara itu pada Minggu (8/5/2022) bersumpah tidak pernah membiarkan Moskow memenangkan "perang melawan Ukraina". Mereka juga menjanjikan dukungan militer dan ekonomi lebih lanjut untuk Kiev.

"Kami tetap bersatu dalam tekad kami bahwa Presiden Putin tidak boleh memenangkan perangnya melawan Ukraina," papar pernyataan bersama itu.



Dokumen tersebut, yang dikeluarkan pada 8 Mei, hari saat sebagian besar negara Barat merayakan berakhirnya Perang Dunia II di Eropa dan kemenangan atas Nazisme.



Mereka mengatakan negara-negara G7 berutang dukungan untuk Ukraina “mengingat semua orang yang berjuang untuk kebebasan dalam Perang Dunia Kedua.”



G7 menuduh Presiden Vladimir Putin membawa “rasa malu pada Rusia dan pengorbanan bersejarah rakyatnya,” serta melanggar “tatanan berbasis aturan internasional.”

Tujuh pemimpin dunia yang ambil bagian dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) pada Minggu, bersama dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, berjanji memberikan bantuan keuangan lebih lanjut ke Ukraina untuk mendukung kebutuhan mendesak dan “pemulihan dan rekonstruksi jangka panjang.”

Pernyataan itu mengatakan USD24 miliar telah diberikan dan dijanjikan ke Ukraina oleh komunitas internasional.

Mereka juga memuji program bantuan yang diluncurkan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau telah menjanjikan tambahan USD50 juta dalam bantuan militer untuk Ukraina.

Dia mengatakan Ottawa untuk sementara akan mencabut semua tarif perdagangan atas impor Ukraina.

Bantuan militer lebih lanjut juga telah dijanjikan. “Kami akan melanjutkan bantuan militer dan pertahanan kami yang berkelanjutan kepada Angkatan Bersenjata Ukraina, terus mendukung Ukraina dalam mempertahankan jaringannya dari insiden dunia maya, dan memperluas kerja sama kami, termasuk dalam keamanan informasi,” ungkap pernyataan itu, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Selain itu, G7 juga mengumumkan serangkaian tindakan yang dirancang untuk membatasi akses Rusia ke “saluran keuangan dan kemampuan untuk mengejar tujuan mereka,” berkomitmen menghapus “ketergantungan pada energi Rusia” dan “menghapus atau melarang impor minyak Rusia secara bertahap,” meskipun tidak ada tenggat waktu khusus yang ditetapkan.

Langkah-langkah lain termasuk pembatasan lebih lanjut pada bank-bank Rusia dan sektor keuangan, dan sanksi pribadi terhadap "elit" Rusia dan anggota keluarga mereka yang dianggap dekat dengan Putin atau yang mendukungnya.

Ketujuh negara itu juga bersumpah, "Melanjutkan ... upaya untuk melawan upaya rezim Rusia untuk menyebarkan propagandanya. Perusahaan terhormat tidak boleh memberikan pendapatan kepada rezim Rusia atau afiliasinya."

Washington mengeluarkan pernyataannya sendiri yang menguraikan babak baru sanksi terhadap Moskow.

AS menempatkan tiga badan penyiar utama Rusia yakni Channel One, Russia 1, dan NTV dalam daftar hitamnya.

Washington juga memberlakukan kontrol ekspor tambahan pada sektor industri Rusia, dan memberlakukan pembatasan pribadi pada sekitar 2.600 pejabat Rusia dan Belarusia yang dituduh AS “merusak kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik Ukraina.”

Rusia menyerang negara tetangga pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.

Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.