Diplomat AS dan Eropa Desak Sri Lanka Cabut Status Keadaan Darurat

KOLOMBO - Para diplomat Amerika Serikat dan Eropa pada Sabtu (7/4/2022) mendesak presiden Sri Lanka yang terkepung untuk mencabut keadaan darurat yang diberlakukan setelah pemogokan umum menghentikan negara yang bangkrut itu.

Pemadaman selama berbulan-bulan dan kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan telah menyebabkan penderitaan yang meluas di negara kepulauan Asia Selatan itu. Sri Lanka juga mengalami penurunan ekonomi terburuk yang pernah ada.



Presiden Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat baru pada hari Jumat, setelah protes berminggu-minggu menuntut pemerintahnya mundur karena salah urus krisis.

Duta Besar AS Julie Chung mengaku prihatin dengan keadaan darurat kedua dalam beberapa bulan. Ia menambahkan bahwa krisis ekonomi yang mendalam di Sri Lanka dan kemacetan politik membutuhkan solusi jangka panjang.

"Keadaan Darurat tidak akan membantu melakukan itu," kata Chung di Twitter, seperti dikutip dari AFP.

Uni Eropa mengatakan peraturan itu "dapat memiliki efek kontra produktif" dan mencatat bahwa protes anti-pemerintah selama sebulan sejauh ini berlangsung damai.



Seorang juru bicara Rajapaksa mengatakan, keadaan darurat diberlakukan untuk "memastikan ketertiban umum" setelah pemogokan umum hari Jumat membuat transportasi umum dan kegiatan ekonomi terhenti.

Tindakan tersebut memberikan kekuatan penahanan yang luas kepada militer dan memungkinkan presiden untuk membuat undang-undang tanpa persetujuan parlemen.