PBB Mencapai Konsensus tentang Ukraina untuk Pertama Kali
loading...
Anggota Dewan Keamanan PBB bertemu untuk membahas konflik Ukraina dan Rusia di New York, AS. Foto/REUTERS
A
A
A
NEW YORK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan suara bulat mengadopsi pernyataan pada Jumat (6/5/2022) yang mendukung upaya sekretaris jenderal mencari solusi damai untuk konflik di Ukraina.
Ini menjadi tampilan persatuan pertama DK PBB sejak 24 Februari. “Kesepakatan Rusia menunjukkan kesiapan Moskow untuk diplomasi,” ungkap pernyataan Meksiko yang ikut menulis konsensus itu.
"Dewan Keamanan menyatakan dukungan kuat untuk upaya sekretaris jenderal dalam mencari solusi damai," papar pernyataan itu, menurut AP.
“Dewan juga menyatakan keprihatinan mendalam mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan Ukraina dan mengingat bahwa semua negara anggota telah mengambil, di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kewajiban menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan cara damai,” ungkap pernyataan DK PBB itu.
Meski AP mengatakan teks pernyataan tidak mengandung frase "perang," "konflik," "invasi" atau "operasi militer khusus," siaran pers Dewan Keamanan PBB merujuk pada "invasi" Ukraina.
Amerika Serikat (AS) juga meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan pengarahan kepada Dewan Keamanan tentang masalah ini, “pada waktunya.”
Seluruh pertemuan pada Jumat hanya berlangsung sekitar satu menit.
“Dukungan Rusia untuk pernyataan tersebut, yang dirancang Meksiko dan Norwegia, menunjukkan kesiapan Moskow untuk berdiplomasi,” ujar perwakilan tetap Meksiko untuk PBB Juan Ramon de la Fuente Ramirez kepada TASS.
Guterres mengunjungi Moskow dan Kiev pada akhir April. Sejauh ini, dia berhasil mengatur dua evakuasi warga sipil dari pabrik Azovstal di Mariupol, tempat gerilyawan "Azov" yang setia kepada pemerintah di Kiev dan pejuang Ukraina lainnya masih bersembunyi.
Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.
Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.
Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.
Ini menjadi tampilan persatuan pertama DK PBB sejak 24 Februari. “Kesepakatan Rusia menunjukkan kesiapan Moskow untuk diplomasi,” ungkap pernyataan Meksiko yang ikut menulis konsensus itu.
"Dewan Keamanan menyatakan dukungan kuat untuk upaya sekretaris jenderal dalam mencari solusi damai," papar pernyataan itu, menurut AP.
“Dewan juga menyatakan keprihatinan mendalam mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan Ukraina dan mengingat bahwa semua negara anggota telah mengambil, di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kewajiban menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan cara damai,” ungkap pernyataan DK PBB itu.
Meski AP mengatakan teks pernyataan tidak mengandung frase "perang," "konflik," "invasi" atau "operasi militer khusus," siaran pers Dewan Keamanan PBB merujuk pada "invasi" Ukraina.
Amerika Serikat (AS) juga meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan pengarahan kepada Dewan Keamanan tentang masalah ini, “pada waktunya.”
Seluruh pertemuan pada Jumat hanya berlangsung sekitar satu menit.
“Dukungan Rusia untuk pernyataan tersebut, yang dirancang Meksiko dan Norwegia, menunjukkan kesiapan Moskow untuk berdiplomasi,” ujar perwakilan tetap Meksiko untuk PBB Juan Ramon de la Fuente Ramirez kepada TASS.
Guterres mengunjungi Moskow dan Kiev pada akhir April. Sejauh ini, dia berhasil mengatur dua evakuasi warga sipil dari pabrik Azovstal di Mariupol, tempat gerilyawan "Azov" yang setia kepada pemerintah di Kiev dan pejuang Ukraina lainnya masih bersembunyi.
Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.
Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.
Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.
(sya)
Explore More