Gabbard: Obama di Balik Kementerian Kebenaran, Biden Sekedar Front Man
Senin, 02 Mei 2022 - 12:11 WIB
loading...
Mantan anggota DPR AS untuk Hawaii Tulsi Gabbard dari Partai Demokrat. Foto/national review
A
A
A
WASHINGTON - Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (AS) baru-baru ini mengumumkan pembentukan Dewan Tata Kelola Disinformasi (DGB).
DGB bertugas melawan informasi yang salah mengenai keamanan dalam negeri, dengan fokus khusus pada Rusia dan migrasi tidak teratur.
Tulsi Gabbard (Partai Demokrat), mantan anggota DPR AS untuk Hawaii, berpendapat mantan Presiden AS Barack Obama, bukan Presiden Joe Biden, yang berada di balik upaya federal membentuk DGB.
Baca juga: Menlu Rusia: Barat Baru Saja Mencuri Lebih dari Rp4.356 Triliun dari Moskow
"Biden hanyalah seorang front man," ujar Gabbard di Twitter Minggu.
Baca juga: Turki Berjanji Dukung NATO jika Terjadi Serangan Sekecil Apapun
"Obama, 21 April: sensor media sosial 'tidak cukup jauh,' jadi pemerintah perlu turun tangan untuk melakukan pekerjaan itu," papar dia.
Dia kemudian membandingkan DGB yang direncanakan dengan 'Kementerian Kebenaran' George Orwell, salah satu dari empat kementerian pemerintah Oseania dalam novel "Nineteen Eighty-Four."
"Enam hari kemudian, Homeland Security meluncurkan 'Kementerian Kebenaran' (alias Dewan Tata Kelola Disinformasi)," tweet Gabbard.
Biden dan Gabbard adalah dua dari beberapa kandidat presiden yang bersaing untuk nominasi Partai Demokrat dalam pemilu presiden AS 2020.
Postingan Gabbard termasuk video pidato Obama di Universitas Stanford akhir bulan lalu, yang mencakup teguran atas masuknya kesalahan dan disinformasi saat ini, serta perjuangan Big Tech saat ini untuk memoderasi konten semacam itu.
“Sekarang kabar baiknya adalah bahwa hampir semua platform teknologi besar sekarang mengakui beberapa tanggung jawab untuk konten di platform mereka, dan mereka berinvestasi dalam tim banyak orang untuk memantaunya,” papar mantan Presiden AS Obama.
Obama mencatat, “Volume konten yang membutuhkan moderasi bisa terasa seperti permainan Whac-A-Mole."
"Tetapi sementara moderasi konten dapat membatasi distribusi konten yang jelas-jelas berbahaya, itu tidak cukup jauh," tegas Obama.
Dewan, yang akan dipimpin Nina Jankowicz, mendapat kecaman terkait direktur eksekutif masa depannya, yang pernah menggambarkan harta informasi di laptop Hunter Biden sebagai "produk kampanye Trump."
Gabbard sebelumnya menyamakan pemerintahan Biden dengan kediktatoran atas pembentukan dewan itu.
“Setiap kediktatoran memiliki lengan propaganda, ‘Departemen Kebenaran'. Pemerintahan Biden sekarang secara resmi bergabung dengan jajaran kediktatoran semacam itu dengan pembentukan apa yang disebut 'Dewan Tata Kelola Disinformasi,'” papar mantan anggota DPR AS untuk Hawaii.
Senator Tom Cotton (Partai Republik) juga membuat referensi Orwellian sebagai tanggapan atas peluncuran DGB. Dia menyebut langkah itu “tidak konstitusional.”
"Pemerintah Federal tidak punya urusan untuk menciptakan Kementerian Kebenaran," ujar Senator Tom Cotton.
Dia menjelaskan, "'Departemen Disinformasi' Departemen Keamanan Dalam Negeri tidak konstitusional dan tidak Amerika, dan saya akan memperkenalkan undang-undang untuk menggundulinya."
DGB bertugas melawan informasi yang salah mengenai keamanan dalam negeri, dengan fokus khusus pada Rusia dan migrasi tidak teratur.
Tulsi Gabbard (Partai Demokrat), mantan anggota DPR AS untuk Hawaii, berpendapat mantan Presiden AS Barack Obama, bukan Presiden Joe Biden, yang berada di balik upaya federal membentuk DGB.
Baca juga: Menlu Rusia: Barat Baru Saja Mencuri Lebih dari Rp4.356 Triliun dari Moskow
"Biden hanyalah seorang front man," ujar Gabbard di Twitter Minggu.
Baca juga: Turki Berjanji Dukung NATO jika Terjadi Serangan Sekecil Apapun
"Obama, 21 April: sensor media sosial 'tidak cukup jauh,' jadi pemerintah perlu turun tangan untuk melakukan pekerjaan itu," papar dia.
Dia kemudian membandingkan DGB yang direncanakan dengan 'Kementerian Kebenaran' George Orwell, salah satu dari empat kementerian pemerintah Oseania dalam novel "Nineteen Eighty-Four."
"Enam hari kemudian, Homeland Security meluncurkan 'Kementerian Kebenaran' (alias Dewan Tata Kelola Disinformasi)," tweet Gabbard.
Biden dan Gabbard adalah dua dari beberapa kandidat presiden yang bersaing untuk nominasi Partai Demokrat dalam pemilu presiden AS 2020.
Postingan Gabbard termasuk video pidato Obama di Universitas Stanford akhir bulan lalu, yang mencakup teguran atas masuknya kesalahan dan disinformasi saat ini, serta perjuangan Big Tech saat ini untuk memoderasi konten semacam itu.
“Sekarang kabar baiknya adalah bahwa hampir semua platform teknologi besar sekarang mengakui beberapa tanggung jawab untuk konten di platform mereka, dan mereka berinvestasi dalam tim banyak orang untuk memantaunya,” papar mantan Presiden AS Obama.
Obama mencatat, “Volume konten yang membutuhkan moderasi bisa terasa seperti permainan Whac-A-Mole."
"Tetapi sementara moderasi konten dapat membatasi distribusi konten yang jelas-jelas berbahaya, itu tidak cukup jauh," tegas Obama.
Dewan, yang akan dipimpin Nina Jankowicz, mendapat kecaman terkait direktur eksekutif masa depannya, yang pernah menggambarkan harta informasi di laptop Hunter Biden sebagai "produk kampanye Trump."
Gabbard sebelumnya menyamakan pemerintahan Biden dengan kediktatoran atas pembentukan dewan itu.
“Setiap kediktatoran memiliki lengan propaganda, ‘Departemen Kebenaran'. Pemerintahan Biden sekarang secara resmi bergabung dengan jajaran kediktatoran semacam itu dengan pembentukan apa yang disebut 'Dewan Tata Kelola Disinformasi,'” papar mantan anggota DPR AS untuk Hawaii.
Senator Tom Cotton (Partai Republik) juga membuat referensi Orwellian sebagai tanggapan atas peluncuran DGB. Dia menyebut langkah itu “tidak konstitusional.”
"Pemerintah Federal tidak punya urusan untuk menciptakan Kementerian Kebenaran," ujar Senator Tom Cotton.
Dia menjelaskan, "'Departemen Disinformasi' Departemen Keamanan Dalam Negeri tidak konstitusional dan tidak Amerika, dan saya akan memperkenalkan undang-undang untuk menggundulinya."
(sya)
Lihat Juga :
