PM Solomon Tuding Australia Munafik Soal Pakta dengan China
Minggu, 01 Mei 2022 - 00:30 WIB
loading...
Menlu China Wang Yi (kanan) berjabat tangan dengan Menlu Kepulauan Solomon Jeremiah Manele di Beijing pada September 2019. Foto/REUTERS
A
A
A
HONIARA - Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare menuduh Australia munafik dalam menentang pakta keamanan negara Pasifik baru-baru ini dengan China.
Dia berpendapat Canberra belum berkonsultasi dengan mitra lainnya tahun lalu ketika meluncurkan kesepakatan keamanan dengan AS dan Inggris, yang dikenal sebagai AUKUS.
Pakta AUKUS membuka jalan bagi Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir.
Baca juga: Ini 2 Presiden di Timur Tengah Yang Dibunuh Pasukan NATO dan Sekutunya, Nomor 2 Dituduh Diktator Kejam
“Saya mengetahui perjanjian AUKUS di media. Orang akan berharap bahwa sebagai anggota keluarga Pasifik, Kepulauan Solomon dan anggota Pasifik harus diajak berkonsultasi untuk memastikan perjanjian AUKUS ini transparan,” ujar Sogavare kepada parlemen negaranya pada Jumat (29/4/2022).
Baca juga: Ukraina Tuding Pasukan Rusia Curi Ratusan Ribu Ton Biji-bijian
Dia menambahkan, “Saya menyadari Australia adalah negara berdaulat, yang dapat membuat perjanjian apa pun yang diinginkannya, secara transparan atau tidak, persis seperti yang mereka lakukan dengan AUKUS.”
Baca juga: Ukraina: Rusia Gempur Donbas, Tapi Gagal Rebut Wilayah Sasaran
“Ketika Australia mendaftar ke AUKUS, kami tidak menjadi teatrikal dan histeris tentang implikasinya bagi kami. Kami menghormati keputusan Australia,” ungkap dia.
Satu negara kepulauan kecil, Kepulauan Solomon berada kira-kira 2.000 km timur laut Australia.
China dan Kepulauan Solomon menandatangani perjanjian keamanan dan kerja sama akhir bulan lalu.
Frank Sade Bilaupaine, penasihat pemerintah pulau itu, mengatakan pengaturan itu telah dirancang setelah kerusuhan baru-baru ini di ibu kota negaranya, Honiara.
Pada November 2021, massa membakar gedung parlemen dan membakar distrik Chinatown setempat.
Perjanjian itu telah memicu kemarahan di Australia, serta di AS dan Selandia Baru, yang semuanya secara teratur memberi pukulan diplomatik dengan Beijing.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan pekan lalu bahwa pangkalan militer China di pulau-pulau itu akan menjadi “garis merah.”
Daniel Kritenbrink, diplomat senior AS yang bertanggung jawab untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, juga mengatakan Washington akan memiliki “kekhawatiran yang signifikan” atas pangkalan baru China di wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan China, bagaimanapun, membantah bahwa mereka memiliki rencana mendirikan pos terdepan di negara Pasifik.
Ditanya tentang pernyataan Sogavare baru-baru ini pada Jumat, Morrison berpendapat ada “kesamaan yang luar biasa antara pernyataan itu dan pernyataan pemerintah China.”
Wakil Menteri Luar Negeri China Xie Feng mengatakan pada Kamis bahwa pakta dengan Kepulauan Solomon “tidak ditargetkan pada pihak ketiga mana pun.”
Dia menambahkan Australia tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam hubungan Beijing dengan negara-negara lain.
“Jika ini bukan pelanggaran kedaulatan negara lain, campur tangan dalam urusan internal negara lain, dan pelanggaran aturan internasional, lalu apa?” ungkap dia.
Beijing berpendapat AUKUS merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan itu.
Dia berpendapat Canberra belum berkonsultasi dengan mitra lainnya tahun lalu ketika meluncurkan kesepakatan keamanan dengan AS dan Inggris, yang dikenal sebagai AUKUS.
Pakta AUKUS membuka jalan bagi Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir.
Baca juga: Ini 2 Presiden di Timur Tengah Yang Dibunuh Pasukan NATO dan Sekutunya, Nomor 2 Dituduh Diktator Kejam
“Saya mengetahui perjanjian AUKUS di media. Orang akan berharap bahwa sebagai anggota keluarga Pasifik, Kepulauan Solomon dan anggota Pasifik harus diajak berkonsultasi untuk memastikan perjanjian AUKUS ini transparan,” ujar Sogavare kepada parlemen negaranya pada Jumat (29/4/2022).
Baca juga: Ukraina Tuding Pasukan Rusia Curi Ratusan Ribu Ton Biji-bijian
Dia menambahkan, “Saya menyadari Australia adalah negara berdaulat, yang dapat membuat perjanjian apa pun yang diinginkannya, secara transparan atau tidak, persis seperti yang mereka lakukan dengan AUKUS.”
Baca juga: Ukraina: Rusia Gempur Donbas, Tapi Gagal Rebut Wilayah Sasaran
“Ketika Australia mendaftar ke AUKUS, kami tidak menjadi teatrikal dan histeris tentang implikasinya bagi kami. Kami menghormati keputusan Australia,” ungkap dia.
Satu negara kepulauan kecil, Kepulauan Solomon berada kira-kira 2.000 km timur laut Australia.
China dan Kepulauan Solomon menandatangani perjanjian keamanan dan kerja sama akhir bulan lalu.
Frank Sade Bilaupaine, penasihat pemerintah pulau itu, mengatakan pengaturan itu telah dirancang setelah kerusuhan baru-baru ini di ibu kota negaranya, Honiara.
Pada November 2021, massa membakar gedung parlemen dan membakar distrik Chinatown setempat.
Perjanjian itu telah memicu kemarahan di Australia, serta di AS dan Selandia Baru, yang semuanya secara teratur memberi pukulan diplomatik dengan Beijing.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan pekan lalu bahwa pangkalan militer China di pulau-pulau itu akan menjadi “garis merah.”
Daniel Kritenbrink, diplomat senior AS yang bertanggung jawab untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, juga mengatakan Washington akan memiliki “kekhawatiran yang signifikan” atas pangkalan baru China di wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan China, bagaimanapun, membantah bahwa mereka memiliki rencana mendirikan pos terdepan di negara Pasifik.
Ditanya tentang pernyataan Sogavare baru-baru ini pada Jumat, Morrison berpendapat ada “kesamaan yang luar biasa antara pernyataan itu dan pernyataan pemerintah China.”
Wakil Menteri Luar Negeri China Xie Feng mengatakan pada Kamis bahwa pakta dengan Kepulauan Solomon “tidak ditargetkan pada pihak ketiga mana pun.”
Dia menambahkan Australia tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam hubungan Beijing dengan negara-negara lain.
“Jika ini bukan pelanggaran kedaulatan negara lain, campur tangan dalam urusan internal negara lain, dan pelanggaran aturan internasional, lalu apa?” ungkap dia.
Beijing berpendapat AUKUS merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan itu.
(sya)
Lihat Juga :
