Putin Setujui Keterlibatan PBB dalam Evakuasi Warga Sipil dari Mariupol

MARIUPOL - Presiden Rusia Vladimir Putin pada prinsipnya menyetujui keterlibatan PBB dan Komite Internasional untuk Palang Merah (ICRC) dalam evakuasi warga sipil dari pabrik baja yang terkepung di kota selatan Ukraina, Mariupol . Hal itu diungkapkan PBB, Selasa (26/4/2022).

Selama pertemuan di Moskow, Putin dan Sekjen PBB Antonio Guterres membahas situasi di pabrik baja besar Azovstal, di mana para pejuang terakhir Ukraina di Mariupol bertahan di sana setelah berbulan-bulan berada dalam pengepungan dan pemboman Rusia.



"Diskusi lanjutan akan dilakukan dengan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan dan Kementerian Pertahanan Rusia," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, seperti dikutip dari Reuters.

Sebelumnya pada hari Selasa, Putin mengatakan kepada Presiden Turki Tayyip Erdogan bahwa tidak ada operasi militer yang sedang berlangsung di Mariupol dan bahwa Kiev harus "bertanggung jawab" atas orang-orang yang bersembunyi di pabrik baja Azovstal.

Ukraina pada hari Senin meminta PBB dan ICRC untuk terlibat dalam evakuasi warga sipil dari Azovstal. Guterres diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev pada Kamis (28/2/2022).



Selama konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Guterres mengatakan dia telah mengusulkan "Kelompok Kontak Kemanusiaan" dari pejabat Rusia, Ukraina dan PBB "untuk mencari peluang untuk pembukaan koridor yang aman, dengan penghentian permusuhan lokal, dan untuk menjamin bahwa mereka benar-benar efektif".

Moskow menggambarkan invasi 24 Februari ke Ukraina sebagai "operasi militer khusus" dan menyangkal menargetkan warga sipil. Ia menyalahkan Ukraina atas kegagalan berulang koridor kemanusiaan.



Pada 21 April, Rusia menyatakan kemenangan di Mariupol, meskipun pasukan Ukraina yang tersisa bertahan di kompleks bawah tanah yang luas di bawah Azovstal.

Pada awal pekan ini, Rusia mengatakan akan membuka koridor kemanusiaan bagi warga sipil untuk meninggalkan pabrik baja. Namun, Ukraina mengatakan tidak ada kesepakatan seperti itu dan bahwa Rusia masih menyerang wilayah tersebut.