Rusia Kirim Proposal Perdamaian ke Ukraina

MOSKOW - Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin , Dmitry Peskov, mengatakan bahwa Moskow telah meneruskan ke Ukraina sebuah “draf dokumen” perdamaian dengan kata-kata konkret. Hal itu diungkapkannya mengomentari negosiasi perdamaian yang terhenti antara Rusia dan Ukraina,

"Bola ada diistana mereka, kami menunggu tanggapan mereka," kata Peskov, seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (21/4/2022).

Ketika ditanya apakah ada tenggat waktu bagi Ukraina untuk menanggapi, Peskov mengindikasikan bahwa itu terserah Kiev. Bagaimanapun, ia mencatat, bahwa Ukraina tidak menunjukkan banyak kecenderungan untuk mengintensifkan proses negosiasi.



"Ukraina terus-menerus menjauh dari kata-kata mereka, terus-menerus mengubahnya,” tudingnya.

Juru bicara Kremlin itu menyimpulkan bahwa kurangnya konsistensi ini memiliki konsekuensi yang sangat buruk dalam hal efektivitas negosiasi.

Pernyataan Peskov menegaskan pernyataan sebelumnya oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, yang mengatakan bahwa Moskow telah kehilangan kepercayaan pada negosiator Ukraina.

Berbicara kepada saluran berita Rossiya 24, Zakharova menggunakan pepatah Rusia 'percaya, tetapi verifikasi' yang disingkat menjadi 'verifikasi', "karena kami sudah lama tidak mempercayai orang-orang ini."

Zakharova melanjutkan dengan memberi kesan bahwa pemerintah Ukraina tidak bertindak secara independen tetapi lebih dikendalikan dari luar. Dia menggambarkan penanganan pembicaraan oleh “rezim Kiev” sebagai “sirkus,” mengatakan bahwa pihak berwenang Ukraina terus mengubah posisi mereka.

Baca juga: Donbass Memanas, Ukraina Terima Dukungan Pesawat dari Sekutu AS

Selain itu, Zakharova mengesankan bahwa partisipasi Kiev dalam negosiasi tidak lebih dari taktik pengalihan. Dia menambahkan, bagaimanapun, bahwa Moskow “siap untuk itu,” setelah melihat di mana kesepakatan Minsk berakhir.

Sejak dimulainya konflik militer pada 24 Februari, Rusia dan Ukraina telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan tatap muka dan virtual yang bertujuan untuk menyelesaikan krisis. Pertemuan 29 Maret adalah terakhir kalinya kedua tim perunding bertemu secara langsung.

Pada 12 April, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa pembicaraan telah menemui jalan buntu. Dia menjelaskan bahwa Ukraina telah menolak untuk memenuhi beberapa permintaan utama Rusia - untuk mengakui Crimea sebagai republik Rusia dan Republik Donbass sebagai negara merdeka.

Pernyataan Putin menyusul pengumuman Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov bahwa Kiev telah mengajukan proposal tertulis baru yang menyimpang dari apa yang telah ditawarkan selama pembicaraan langsung. Proposal baru, menurut Lavrov, gagal menyebutkan bahwa jaminan keamanan yang ingin diperoleh Kiev tidak mencakup Crimea.

Berbicara selama pengarahan hari Selasa, penasihat presiden Ukraina Alexey Arestovich memperingatkan bahwa pembicaraan damai dengan Moskow dapat dihentikan jika pasukan Rusia merebut Mariupol, sebuah kota pelabuhan yang berharga secara strategis di Laut Hitam.

Baca juga: China Tuduh AS dan NATO Dukung Ukraina Perang Sampai 1 Dekade

Pada hari Selasa, ajudan Zelensky, Mikhail Podolyak mengungkapkan bahwa tidak ada tanggal yang ditentukan untuk dimulainya kembali pembicaraan.

Pada saat yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Jake Tapper dari CNN dalam sebuah wawancara eksklusif di Kiev Jumat lalu bahwa “kita harus menemukan setidaknya beberapa dialog dengan Rusia.”

Perjanjian damai dengan Rusia mungkin terdiri dari dua dokumen terpisah yang akan mencakup dua masalah utama – jaminan keamanan untuk Kiev dan hubungan masa depan dengan Moskow, Zelensky mengungkapkan pada hari berikutnya.

Berbicara kepada media Ukraina, dia mengklaim bahwa Kremlin ingin memiliki satu dokumen komprehensif yang akan mengatasi semua masalah.

"Namun karena jaminan keamanan melibatkan negara lain, dua dokumen bisa menjadi solusi," katanya.

Baca juga: AS, Inggris, dan Kanada Janji Kirim Artileri untuk Ukraina

Mendapatkan jaminan keamanan dari kekuatan dunia telah disebut oleh Kiev sebagai syarat utama untuk menyetujui status netral dan meninggalkan ambisinya untuk bergabung dengan NATO.

Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan akhirnya pengakuan Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.

Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.

Baca juga: AS Tak Bisa Lacak Aliran Pengiriman Senjata Barat ke Ukraina