Gulingkan Imran Khan, Shehbaz Sharif Dipastikan Jadi PM Pakistan

ISLAMABAD - Shehbaz Sharif dipastikan akan dipilih menjadi Perdana Menteri (PM) Pakistan yang baru setelah pemimpin sebelumnya, Imran Khan, digulingkan Parlemen dalam mosi tidak percaya.

Sharif merupakan anggota Parlemen yang ikut andil dalam penggulingan Khan.

Meski akan memiliki pemimpin baru, negara itu masih menghadapi berbulan-bulan krisis politik karena Imran Khan telah bersumpah akan mengganggu pemerintah yang baru.

Imran Khan diberhentikan sebagai PM Pakistan pada hari Minggu setelah kehilangan mosi tidak percaya, membuka jalan bagi aliansi oposisi untuk berkuasa.



Sharif, pemimpin Pakistan Muslim League-N (PML-N) yang berhaluan tengah dipastikan akan dipilih sebelum pencalonan loyalis Imran Khan, Shah Mahmood Qureshi—mantan menteri luar negeri.

Para anggota Parlemen dari Tehreek-e-Insaf (PTI), partai yang dipimpin Imran Khan, telah direkomendasikan komite partai untuk mengundurkan diri secara massal. Rekomendasi itu untuk memprotes apa yang mereka sebut sebagai "perubahan rezim" oleh Amerika Serikat (AS).

Hingga 20 dari 155 anggota Parlemen dari PTI mengatakan mereka akan menyeberang jalan menjelang mosi tidak percaya terhadap Khan pada hari Minggu, tetapi pada akhirnya pembelotan mitra koalisi membuat langkah PTI tidak berarti.

Tugas pertama Sharif adalah membentuk kabinet yang juga akan banyak diambil dari Partai Rakyat Pakistan (PPP) berhaluan kiri-tengah, serta mencari ruang untuk kelompok Jamiat-ulema-e-Islam-F (JUI-F) yang konservatif.

Saingan Pahit

PPP dan PML-N adalah partai-partai dinasti yang telah mendominasi politik Pakistan selama beberapa dekade—biasanya sebagai saingan sengit—tetapi hubungan mereka pasti akan berantakan menjelang pemilu berikutnya, yang harus diadakan pada Oktober 2023.

Mereka perlu mengatasi inflasi yang melonjak, rupee yang lemah dan utang yang melumpuhkan, sementara militansi juga meningkat—di mana Taliban Pakistan dikuatkan dengan kembalinya kekuasaan tahun lalu dari kelompok Islam garis keras di negara tetangga, Afghanistan.

Shehbaz Sharif adalah adik dari perdana menteri tiga kali yang dipermalukan; Nawaz Sharif. Media Pakistan sudah berspekulasi Nawaz Sharif akan segera kembali dari pengasingannya di Inggris.

Nawaz Sharif dipecat pada tahun 2017 dan kemudian dipenjara selama 10 tahun oleh pengadilan atas tuduhan korupsi setelah pengungkapan dari Panama Papers. Namun, dia dibebaskan untuk mencari perawatan medis di luar negeri.

Shehbaz Sharif sebenarnya juga terperosok dalam kasus korupsi. Pada 2019, Biro Akuntabilitas Nasional menyita hampir dua lusin properti miliknya dan putranya; Hamzah, menuduh mereka melakukan pencucian uang.

Dia ditangkap dan ditahan pada September 2020, tetapi dibebaskan enam bulan kemudian dengan jaminan untuk persidangan yang masih tertunda.

Sebagai seorang politisi berpengalaman, Shehbaz Sharif (70) bersama-sama mewarisi bisnis baja keluarga ketika masih muda dan pertama kali terpilih sebagai penguasa sebuah provinsi pada tahun 1988.

Dia dikenal sebagai administrator yang tangguh, ditakuti karena seringnya "kunjungan mendadak" ke lembaga-lembaga pemerintah serta kegemaran mengutip puisi revolusioner.

Tidak ada perdana menteri yang pernah menjalani masa jabatan penuh di Pakistan, tetapi Imran Khan adalah orang pertama yang kehilangan jabatannya melalui mosi tidak percaya—sebuah kekalahan yang tidak dia terima dengan baik.

Dia mencoba segalanya untuk tetap berkuasa setelah kehilangan dukungan mayoritasnya di Parlemen—termasuk membubarkan majelis dan mengadakan pemilu baru.

Tetapi Mahkamah Agung menganggap semua tindakannya ilegal dan memerintahkan Parlemen untuk berkumpul kembali dan melakukan pemungutan suara untuk mosi tidak percaya terhadap Imran Khan.

Imran Khan bersikeras bahwa dia telah menjadi korban dari konspirasi "perubahan rezim" yang melibatkan Washington, dan telah bersumpah untuk melakukan perjuangannya ke jalan-jalan dengan harapan memaksakan pemilu lebih awal.

Analis politik Talat Masood mengatakan Imran Khan tampaknya ingin "menciptakan masalah" bagi pemerintahan berikutnya.

"Dari apa yang dia katakan, dia tampaknya ingin...mengejar semacam kebijakan yang mencoba memilah pemberontak daripada membuat keadaan menjadi lebih baik bagi negara dan masyarakat," kata Masood, seorang mantan jenderal Pakistan, kepada AFP.

Di depan umum, militer tampaknya menjauhkan diri dari keributan saat ini, tetapi telah terjadi empat kudeta sejak kemerdekaan pada tahun 1947, dan Pakistan telah menghabiskan lebih dari tiga dekade di bawah kekuasaan militer.