Moskow: Rusia dan AS Bisa Konfrontasi Militer Langsung
loading...
Moskow memperingatkan bahwa Amerika Serikat bisa konfrontasi militer langsung karena terus memasok senjata ke Ukraina. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Tindakan negara-negara Barat memasok senjata ke Ukraina berisiko membawa Amerika Serikat (AS) dan Rusia ke jalur konfrontasi militer langsung. Demikian peringatan Moskow yang disampaikan duta besar (dubes)-nya di Washington, Anatoly Antonov.
Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, negara-negara NATO dan sekutu mereka telah menahan diri dari keterlibatan militer langsung dalam konflik, tetapi telah secara aktif menyediakan senjata dan amunisi kepada Kiev.
"Dengan melakukan itu, negara-negara Barat terlibat langsung dalam peristiwa saat ini dan menghasut pertumpahan darah lebih lanjut," kata Antonov dalam sebuah wawancara dengan Newsweek.
Baca juga: 14 Negara Eks Soviet dan Sekutunya yang Gabung NATO, Musuh Jadi Kawan
Antonov menyebut tindakan tersebut berbahaya dan provokatif.
“Mereka dapat memimpin AS dan Federasi Rusia ke jalur konfrontasi militer langsung. Setiap pasokan senjata dan peralatan militer dari Barat, yang dilakukan oleh konvoi transportasi melalui wilayah Ukraina, adalah target militer yang sah untuk Angkatan Bersenjata kami," lanjut Dubes Antonov, yang dilansir Russia Today, Sabtu (9/4/2022).
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmitry Kuleba, mendesak negara-negara NATO untuk terus menyediakan senjata untuk Kiev, menjelaskan bahwa dengan memerangi Rusia, Ukraina tidak hanya membela diri tetapi juga meningkatkan keamanan anggota blok NATO.
Antonov juga mengatakan bahwa eksplorasi militer Ukraina oleh NATO dimulai jauh sebelum dimulainya operasi militer Rusia di negara tetangga. "Ukraina dibanjiri persenjataan Barat sementara Presiden Vladimir Zelensky mengumumkan rencana Kiev untuk memperoleh senjata nuklir," ujarnya.
Duta besar itu tampaknya merujuk pada pidato Zelensky pada Konferensi Keamanan Munich. Pada 19 Februari, lima hari sebelum peluncuran serangan Rusia, Zelensky mencatat bahwa pada tahun 1994, Ukraina menandatangani Memorandum Budapest dan menyerahkan senjata nuklirnya dengan imbalan jaminan keamanan.
Zelensky mengatakan bahwa Ukraina sekarang tidak memiliki senjata nuklir maupun jaminan keamanan. Dia lantas menyarankan bahwa janji Ukraina sebagai negara non-nuklir dapat dibatalkan jika negara itu diancam oleh Rusia.
NATO secara konsisten menolak untuk mengabulkan permintaan Zelensky untuk membentuk zona larangan terbang di atas Ukraina, menjelaskan bahwa tindakan itu dapat menyebabkan konfrontasi terbuka antara blok tersebut dan Rusia.
Antonov menyatakan bahwa kondisi Rusia untuk penyelesaian konflik tetap tidak berubah, yakni demiliterisasi dan de-Nazifikasi Ukraina, status netral dan status sebagai negara non-nuklir.
Moskow menyerang negara tetangga sejak 24 Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan Perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014. Kemudian Rusia mengakui dua wilayah di Donbass, Donetsk dan Luhansk sebaga negara merdeka.
Perjanjian Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk mengatur status wilayah DOnbass di dalam negara Ukraina.
Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua wilayah Donbass dengan paksa.
Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, negara-negara NATO dan sekutu mereka telah menahan diri dari keterlibatan militer langsung dalam konflik, tetapi telah secara aktif menyediakan senjata dan amunisi kepada Kiev.
"Dengan melakukan itu, negara-negara Barat terlibat langsung dalam peristiwa saat ini dan menghasut pertumpahan darah lebih lanjut," kata Antonov dalam sebuah wawancara dengan Newsweek.
Baca juga: 14 Negara Eks Soviet dan Sekutunya yang Gabung NATO, Musuh Jadi Kawan
Antonov menyebut tindakan tersebut berbahaya dan provokatif.
“Mereka dapat memimpin AS dan Federasi Rusia ke jalur konfrontasi militer langsung. Setiap pasokan senjata dan peralatan militer dari Barat, yang dilakukan oleh konvoi transportasi melalui wilayah Ukraina, adalah target militer yang sah untuk Angkatan Bersenjata kami," lanjut Dubes Antonov, yang dilansir Russia Today, Sabtu (9/4/2022).
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmitry Kuleba, mendesak negara-negara NATO untuk terus menyediakan senjata untuk Kiev, menjelaskan bahwa dengan memerangi Rusia, Ukraina tidak hanya membela diri tetapi juga meningkatkan keamanan anggota blok NATO.
Antonov juga mengatakan bahwa eksplorasi militer Ukraina oleh NATO dimulai jauh sebelum dimulainya operasi militer Rusia di negara tetangga. "Ukraina dibanjiri persenjataan Barat sementara Presiden Vladimir Zelensky mengumumkan rencana Kiev untuk memperoleh senjata nuklir," ujarnya.
Duta besar itu tampaknya merujuk pada pidato Zelensky pada Konferensi Keamanan Munich. Pada 19 Februari, lima hari sebelum peluncuran serangan Rusia, Zelensky mencatat bahwa pada tahun 1994, Ukraina menandatangani Memorandum Budapest dan menyerahkan senjata nuklirnya dengan imbalan jaminan keamanan.
Zelensky mengatakan bahwa Ukraina sekarang tidak memiliki senjata nuklir maupun jaminan keamanan. Dia lantas menyarankan bahwa janji Ukraina sebagai negara non-nuklir dapat dibatalkan jika negara itu diancam oleh Rusia.
NATO secara konsisten menolak untuk mengabulkan permintaan Zelensky untuk membentuk zona larangan terbang di atas Ukraina, menjelaskan bahwa tindakan itu dapat menyebabkan konfrontasi terbuka antara blok tersebut dan Rusia.
Antonov menyatakan bahwa kondisi Rusia untuk penyelesaian konflik tetap tidak berubah, yakni demiliterisasi dan de-Nazifikasi Ukraina, status netral dan status sebagai negara non-nuklir.
Moskow menyerang negara tetangga sejak 24 Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan Perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014. Kemudian Rusia mengakui dua wilayah di Donbass, Donetsk dan Luhansk sebaga negara merdeka.
Perjanjian Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk mengatur status wilayah DOnbass di dalam negara Ukraina.
Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua wilayah Donbass dengan paksa.
(min)
Lihat Juga :
