AS Prakarsai Penangguhan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB

BUCHAREST - Amerika Serikat (AS) akan meminta Majelis Umum PBB untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) . Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield mengungkapkan hal ini pada Senin (4/4/2022), setelah Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh puluhan warga sipil di kota Bucha.

Rusia berada di tahun kedua dari masa jabatan tiga tahun di Dewan HAM PBB yang berbasis di Jenewa, Swiss. Dua pertiga suara mayoritas oleh 193 anggota majelis di New York dapat menangguhkan sebuah negara dari dewan karena terus-menerus melakukan pelanggaran berat dan sistematis HAM selama keanggotaannya.



Berbicara di Bucharest pada hari Senin, Thomas-Greenfield mengatakan: "Partisipasi Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia adalah lelucon”. "Dan itu salah, itulah sebabnya kami percaya inilah saatnya Majelis Umum PBB memilih untuk menghapusnya," lanjutnya, seperti dikutip dari Reuters.

Sejak invasi Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu, Majelis Umum PBB telah mengadopsi dua resolusi yang mengecam Rusia dengan setidaknya 140 suara menyatakan setuju. Moskow sendiri mengaku sedang melakukan "operasi militer khusus" yang bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur militer Ukraina.

“Pesan saya kepada 140 negara yang telah dengan berani berdiri bersama adalah: gambaran Bucha dan kehancuran di seluruh Ukraina mengharuskan kita untuk mencocokkan kata-kata kita dengan tindakan,” kata Thomas-Greenfield.



Ia telah mengunjungi Rumania untuk melihat bagaimana negara itu mengatasi arus masuk pengungsi yang melarikan diri dari Ukraina.

Sementara Wakil Wali Kota Bucha mengatakan, 50 dari sekitar 300 mayat yang ditemukan setelah pasukan Kremlin mundur adalah korban pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh pasukan Rusia.

Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen angka-angka itu atau siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga yang tewas. Pihak berwenang Ukraina mengatakan mereka sedang menyelidiki kemungkinan kejahatan perang di sana, deskripsi yang juga digunakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.



Kremlin dengan tegas membantah tuduhan apa pun terkait dengan pembunuhan warga sipil di kota itu. AS mengatakan kejahatan perang telah dilakukan di Ukraina dan para ahli AS sedang mengumpulkan bukti untuk membuktikannya.

Majelis Umum PBB sebelumnya telah menangguhkan sebuah negara dari Dewan Hak Asasi Manusia. Pada Maret 2011, dengan suara bulat menangguhkan Libya karena kekerasan terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan yang setia kepada pemimpin saat itu Muammar Gaddafi.