Republik Luhansk Donbass Ingin Gelar Referendum Gabung Rusia
Senin, 28 Maret 2022 - 20:51 WIB
loading...
A
A
A
Namun, Leonid Kalashnikov, yang mengepalai komite Duma Rusia untuk Urusan Negara Persemakmuran Merdeka, Integrasi Eurasia dan Hubungan dengan Rekan Senegaranya, telah memperingatkan, “Sekarang bukan saat yang tepat” untuk mengadakan referendum di republik tersebut.
Kalashnikov berpendapat, "Anda tidak perlu repot dengan pertanyaan seperti itu ketika takdir sedang ditentukan di garis depan."
Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan LPR mendeklarasikan kemerdekaan pada 2014 setelah kudeta kekerasan di Kiev.
Kedua wilayah tersebut sebagian besar berbahasa Rusia, dan ketakutan tumbuh pada saat elemen nasionalis dalam pemerintahan Ukraina menganiaya etnis minoritas.
Ukraina mencap dua republik yang memisahkan diri itu sebagai separatis dan meluncurkan “operasi anti-teroris”, mengerahkan militernya untuk mendapatkan kembali kendali, yang mengakibatkan perang berdarah.
Permusuhan bersenjata berakhir pada Februari 2015 dengan penandatanganan kesepakatan di ibukota Belarusia, yang disebut perjanjian damai Minsk II, yang ditengahi Jerman dan Prancis.
Kesepakatan itu menuntut agar militer Ukraina dan separatis menghentikan tembakan dan mengakhiri bentrokan, yang telah mengubah wilayah itu menjadi zona konflik.
Dokumen tersebut juga menyerukan reformasi administrasi dan politik besar di Ukraina serta otonomi dan pemilu lokal untuk republik Donbass.
Namun, implementasi perjanjian itu terhenti, dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas kurangnya kemajuan.
Kalashnikov berpendapat, "Anda tidak perlu repot dengan pertanyaan seperti itu ketika takdir sedang ditentukan di garis depan."
Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan LPR mendeklarasikan kemerdekaan pada 2014 setelah kudeta kekerasan di Kiev.
Kedua wilayah tersebut sebagian besar berbahasa Rusia, dan ketakutan tumbuh pada saat elemen nasionalis dalam pemerintahan Ukraina menganiaya etnis minoritas.
Ukraina mencap dua republik yang memisahkan diri itu sebagai separatis dan meluncurkan “operasi anti-teroris”, mengerahkan militernya untuk mendapatkan kembali kendali, yang mengakibatkan perang berdarah.
Permusuhan bersenjata berakhir pada Februari 2015 dengan penandatanganan kesepakatan di ibukota Belarusia, yang disebut perjanjian damai Minsk II, yang ditengahi Jerman dan Prancis.
Kesepakatan itu menuntut agar militer Ukraina dan separatis menghentikan tembakan dan mengakhiri bentrokan, yang telah mengubah wilayah itu menjadi zona konflik.
Dokumen tersebut juga menyerukan reformasi administrasi dan politik besar di Ukraina serta otonomi dan pemilu lokal untuk republik Donbass.
Namun, implementasi perjanjian itu terhenti, dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas kurangnya kemajuan.
Lihat Juga :
