Pelapor HAM PBB: Israel Berlakukan Apartheid di Wilayah Palestina
loading...
Tentara Israel memeriksa seorang wanita Palestina saat dia menunggu untuk menyeberangi pos pemeriksaan Qalandiya antara kota Ramallah dan Yerusalem di Tepi Barat. Foto/Times of Israel
A
A
A
JENEWA - Kontrol Israel atas Tepi Barat dan Jalur Gaza sama dengan apartheid . Hal tersebut diungkapkan Profesor Michael Lynk, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Pendudukan Palestina , pada awal pekan ini.
Dalam laporan setebal 18 halaman yang diserahkan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Senin, Lynk merinci cara yang berbeda-beda digunakan oleh Israel untuk menganiaya warga Palestina, mencatat rezim penindasan dan diskriminasi rasial sistematis Israel yang dilembagakan.
“Dengan mata masyarakat internasional terbuka lebar, Israel telah memaksakan Palestina realitas apartheid di dunia pasca-apartheid,” laporan itu menyimpulkan seperti dilansir dari Al Araby, Kamis (24/3/2022).
Organisasi dan aktivis Palestina telah mendesak masyarakat internasional untuk mengakui pendudukan Israel sebagai rezim apartheid selama bertahun-tahun, dan laporan ini tampaknya mendukung klaim ini menyusul deklarasi serupa oleh Amnesty International pada awal tahun ini.
"Laporan tersebut menekankan perlunya komunitas internasional untuk menerima temuan organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty, dan mulai menyebut apartheid Israel apa adanya," kata Saleh Higazi, Wakil Direktur Timur Tengah dan Afrika Utara di Amnesty International.
“Masyarakat internasional, khususnya negara-negara yang bersekutu dengan Israel, harus berhenti membuat alasan untuk sistem dominasi dan penindasan rasial yang kejam ini dan mengambil tindakan segera untuk membantu mengakhiri apartheid dan melindungi hak-hak Palestina,” tambahnya.
Beberapa organisasi internasional dan kelompok aktivis mengorganisir acara dan demonstrasi minggu ini melawan pendudukan Israel di Tepi Barat dan pengepungan Gaza untuk Pekan Apartheid Israel.
Amnesty International merilis sebuah video yang menyoroti pengusiran mengerikan keluarga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem oleh pasukan Israel, sementara protes di lebih dari 70 universitas mendesak lembaga pendidikan untuk melepaskan diri dari perusahaan yang terlibat dalam kejahatan perang Israel dan apartheid.
Israel memiliki sejarah mendiskreditkan individu dan organisasi yang berusaha mengkritik perlakuannya terhadap warga Palestina.
Pada bulan Januari, menurut sebuah laporan di Axios, kabel diplomatik Kementerian Luar Negeri Israel mengungkapkan bahwa Tel Aviv sedang mengatur kampanye untuk mencoreng komisi PBB yang menyelidiki akar penyebab konflik di Wilayah Pendudukan Palestina.
Pasukan Israel telah menggusur ribuan keluarga Palestina dari rumah mereka sejak negara itu didirikan pada tahun 1948 dan terus menduduki Tepi Barat serta mengepung Jalur Gaza.
Israel juga telah membangun ratusan pemukiman ilegal di tanah Palestina.
Dalam laporan setebal 18 halaman yang diserahkan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Senin, Lynk merinci cara yang berbeda-beda digunakan oleh Israel untuk menganiaya warga Palestina, mencatat rezim penindasan dan diskriminasi rasial sistematis Israel yang dilembagakan.
“Dengan mata masyarakat internasional terbuka lebar, Israel telah memaksakan Palestina realitas apartheid di dunia pasca-apartheid,” laporan itu menyimpulkan seperti dilansir dari Al Araby, Kamis (24/3/2022).
Organisasi dan aktivis Palestina telah mendesak masyarakat internasional untuk mengakui pendudukan Israel sebagai rezim apartheid selama bertahun-tahun, dan laporan ini tampaknya mendukung klaim ini menyusul deklarasi serupa oleh Amnesty International pada awal tahun ini.
"Laporan tersebut menekankan perlunya komunitas internasional untuk menerima temuan organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty, dan mulai menyebut apartheid Israel apa adanya," kata Saleh Higazi, Wakil Direktur Timur Tengah dan Afrika Utara di Amnesty International.
“Masyarakat internasional, khususnya negara-negara yang bersekutu dengan Israel, harus berhenti membuat alasan untuk sistem dominasi dan penindasan rasial yang kejam ini dan mengambil tindakan segera untuk membantu mengakhiri apartheid dan melindungi hak-hak Palestina,” tambahnya.
Beberapa organisasi internasional dan kelompok aktivis mengorganisir acara dan demonstrasi minggu ini melawan pendudukan Israel di Tepi Barat dan pengepungan Gaza untuk Pekan Apartheid Israel.
Amnesty International merilis sebuah video yang menyoroti pengusiran mengerikan keluarga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem oleh pasukan Israel, sementara protes di lebih dari 70 universitas mendesak lembaga pendidikan untuk melepaskan diri dari perusahaan yang terlibat dalam kejahatan perang Israel dan apartheid.
Israel memiliki sejarah mendiskreditkan individu dan organisasi yang berusaha mengkritik perlakuannya terhadap warga Palestina.
Pada bulan Januari, menurut sebuah laporan di Axios, kabel diplomatik Kementerian Luar Negeri Israel mengungkapkan bahwa Tel Aviv sedang mengatur kampanye untuk mencoreng komisi PBB yang menyelidiki akar penyebab konflik di Wilayah Pendudukan Palestina.
Pasukan Israel telah menggusur ribuan keluarga Palestina dari rumah mereka sejak negara itu didirikan pada tahun 1948 dan terus menduduki Tepi Barat serta mengepung Jalur Gaza.
Israel juga telah membangun ratusan pemukiman ilegal di tanah Palestina.
(ian)
Lihat Juga :
